Presiden Semakin Terpojok

Namun, meski dihadapi dengan tangan besi, unjuk rasa cukup besar tetap berkobar di berbagai kota, seakan tak gentar lagi menghadapi mesin militer rezim Bashar al-Assad itu.

Rakyat Suriah di berbagai kota, seperti kota Daraa, Homs, Banias, Bukamal, Raqqa, dan desa-desa di pinggiran kota Damaskus, seusai shalat Jumat, menggelar unjuk rasa antirezim Presiden Bashar al-Assad. Sedikitnya enam orang tewas dalam aksi unjuk rasa pada hari Jumat lalu.

Mereka semakin lantang berteriak ”rakyat ingin tumbangkan rezim” dan meneriakkan ”pergi... pergi... pergi...” persis seperti slogan yang dikumandangkan ketika revolusi Mesir dan Tunisia.

Keputusan Pemerintah Suriah mencabut UU darurat dan penghapusan pengadilan keamanan negara, beberapa pekan lalu, dianggap tidak cukup lagi. Rakyat kini hanya menginginkan hengkangnya rezim Bashar al-Assad. 

Opsi militer pun dalam dua pekan terakhir ini gagal menumpas aksi unjuk rasa itu. Sebaliknya, opsi militer tersebut mengundang protes dan bahkan sanksi masyarakat internasional karena dianggap menggunakan kekuatan secara berlebihan. Masyarakat internasional tidak menerima dalih otoritas Suriah tersebut tentang adanya sindikat bersenjata atau konspirasi asing itu. Mereka melihat unjuk rasa di Suriah adalah bagian dari gelombang revolusi rakyat di dunia Arab saat ini untuk menumbangkan rezim otoriter.

Sanksi Barat

Karena itu, Uni Eropa dan AS tidak ragu menjatuhkan paket sanksi terhadap otoritas Suriah yang mulai berlaku pada 10 Mei lalu sebagai protes atas aksi penindasan secara kekerasan terhadap aksi unjuk rasa prodemokrasi di negara itu.

Paket sanksi itu meliputi larangan pemasokan senjata ke Suriah serta larangan bepergian 13 pejabat Suriah dan pembekuan aset mereka.

Di antara 13 pejabat Suriah itu adalah Komandan Pengawal Republik Maher al-Assad (saudara kandung Presiden Bashar al-Assad), Kepala Intelijen Ali Mamluk, Menteri Dalam Negeri Mohammed Ibrahim al-Syiar, mantan Kepala Keamanan Politik Atef Najib, dan perwira tinggi dalam dinas intelijen Hafez Makhluf.

Ketua komisi Uni Eropa Catherine Ashton bahkan mengisyaratkan menjatuhkan sanksi baru yang lebih berat terhadap Suriah karena sanksi yang lalu dianggap terlalu ringan.