Cabut Sanksi UE untuk Pantai Gading!

Kompas.com - 08/04/2011, 20:08 WIB
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com - Urusan kesejahteraan akhirnya merambah Pantai Gading yang tengah menghadapi krisis politik. Menurut warta AP dan AFP pada Jumat (8/4/2011), Alassane Outtara, Presiden Pantai Gading yang diakui dunia internasional, meminta Uni Eropa (UE) menarik sanksi guna membangun kembali ekonomi negara itu yang ambruk akibat perselisihan politik.

Outtara yang kini mengontrol pelabuhan ekspor kakao San Pedro menginginkan agar perdagangan dari pelabuhan utama ini kembali beraktivitas. Tetapi, pasukannya hingga sekarang belum menguasai kota utama Abidjan, tempat rivalnya Laurent Gbagbo tetap bertahan di istana presiden. Lembaga donor juga diminta untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan di Abidjan.

Warga kota itu dilaporkan mulai kehabisan persediaan air, makanan dan listrik. Sejumlah saksi mata juga mengatakan kalau masih banyak jenazah korban kekerasan pasukan loyalis Gbagbo dengan Ouattara yang dibiarkan di jalan.

Perekonomian

Ouattara yang memenangi pemilihan presiden November silam kepada TV Perancis La Chaine Info mengatakan dia mengambil kebijakan untuk mengembalikan ekonomi negara itu. "Saya telah meminta kepada Uni Eropa mencabut sanksi bagi pelabuhan di Abidjan dan San Pedro," katanya.

Pantai Gading adalah negara produsen kakao terbesar di dunia. Akan tetapi, ketidakjelasan politik dan kekerasan sejak perselisihan pemilu merusak industri kakao.

Ouattara mengatakan bank sentral akan membuka kembali sejumlah cabangnya, dan militer akan mengamankan distribusi persediaan obat ke rumah sakit dan makanan ke pasar.

Dia menyalahkan Gbagbo yang telah menceburkan negara ini ke dalam krisis. Namun, dia mengatakan kalau pasukannya sekarang telah memblokade istana kepresidenan.

Penasihat Gbagbo yang bersikeras kalau dia memenangi pemilu mengatakan kalau Gbagbo menolak untuk mundur. "Presiden Gbagbo tidak akan mundur," kata Toussaint Alain seorangn penasihat dari Paris.

"Ini adalah pertanyaan mendasar. Presiden Gbagbo bukan seorang monarki. Dia bukan seorang raja, dia adalah presiden yang dipilih oleh rakyatnya," demikian Toussaint Alain.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X