Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Masalah Bangsa, Bukan Masalah TW

Kompas.com - 14/03/2011, 23:54 WIB

Sebagai pengusaha, kata Tomy, dia berusaha patuh kepada para pemimpin. "Saya berusaha menjalankan kewajiban saya sebagai anak bangsa untuk mengembangkan bisnis. Seperti visi Presiden SBY, saya berusaha untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara sesuai prinsip pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment," kata dia.

Hubungannya dengan TB Silalahi sudah terjalin sejak 30 tahun silam saat jenderal purnawirawan itu memimpin Yayasan Eka Paksi dan bertindak sebagai penghubung Yayasan Eka Paksi dan Artha Graha. Kini, TB Silalahi menjadi penasihat di Artha Graha. "Pak TB sama sekali bukan orang yang menjembatani kami dengan SBY dan keluarga," katanya.

Muhammad Lutfi yang disebut media Australia dekat dengan dirinya adalah mantan Kepala BKPM. Dia mengenal Lutfi saat Dubes Jepang itu menjadi Kepala BKPM. "Tidak ada yang spesial. Pengusaha selalu berusaha baik kepada semua pemimpin dan pejabat negara."

Tomy menjelaskan, dia tak habis pikir pihak yang selalu mengaitkan dirinya dengan berbagai tindakan tidak terpuji. Ia pun tidak paham isu Sembilan Naga yang dikaitkan dengan dirinya. "Rasanya, kalau semua masalah belum dikaitkan dengan TW, kayaknya belum mantap. Karena itu, berbagai hal yang masih konon kabarnya dikembangkan seakan-akan fakta dan harus begitu," papar Tomy.

Tomy menjelaskan, dia tidak lagi ikut mengurus operasional perusahaan. Semuanya sudah diserahkan kepada profesional. "Sekitar 99,9 persen kegiatan perusahaan ditangani profesional," katanya.

Ia pun jarang menghadiri acara resmi. Setiap hari meninggalkan rumah di atas pukul 11 siang dan selanjutnya menerima tamu di Hotel Borobudur. Kegiatan di luar kota kini paling banyak ke Tambling, ujung selatan Sumatera, wilayah konservasi hutan seluas 45.000 ha.

Tomy menegaskan, dirinya tidak memiliki rekening di bank luar negeri dan perusahaan di luar Indonesia. Sedikitnya 99,9 persen waktunya dihabiskan di Indonesia. "Saya lahir dan hidup di sini dan akan selalu berusaha memberikan yang terbaik buat negeri ini," tandas Tomy Winata. (KSP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

    Nasional
    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com