Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Indonesia Protes Keras!

Kompas.com - 11/03/2011, 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyatakan protes keras kepada Pemerintah Amerika Serikat terkait berita yang dilansir harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald edisi 11 Maret 2011 yang memuat informasi kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks. Kedua harian Australia itu memuat kawat yang berisi informasi tentang dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Demikian pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (11/3/2011). "Hari ini kami telah meminta kehadiran Bapak Dubes AS bukan saja menyampaikan protes keras melainkan melalui Bapak Dubes meminta penjelasan dan klarifikasi Pemerintah AS mengenai laporan yang dimaksud," katanya.

Marty menegaskan, apa yang dikutip kedua harian Australia dari WikiLeaks tersebut tidak benar dan bahkan tidak masuk akal. Apa yang disampaikan kedua harian berdasarkan kawat rahasia Amerika tersebut bertolak belakang dengan kondisi Indonesia dalam 10 tahun ini. "Indonesia telah menjadi negara demokratis. Indonesia yang senantiasa bekerja keras memerangi korupsi meningkatkan prinsip good governance atau alat kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum," ujar Marty.

Atas hal tersebut, Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia, Scott Marciel, untuk mengklarifikasi informasi di WikiLeaks sekaligus menyampaikan protes keras Indonesia kepada pemerintahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Scott menjelaskan bahwa informasi yang termuat di kedua harian Australia berdasarkan WikiLeaks tersebut merupakan informasi mentah yang dihimpun Kedutaan Besar AS di Jakarta. Informasi tersebut belum dapat dijadikan bukti yang benar dan tidak mewakili sikap Pemerintah AS.

Sebelumnya diberitakan, kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Presiden Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Kawat-kawat itu juga merinci bagaimana mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS, sebagai uang suap, agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Kawat-kawat itu juga mengungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.

Baca juga: Fenomena "Sundog" Tampak bagai UFO

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

    Nasional
    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

    Nasional
    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

    Nasional
    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

    Nasional
    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

    Nasional
    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

    Nasional
    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

    Nasional
    Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

    Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

    Nasional
    Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

    Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

    Nasional
    Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

    Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

    Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

    Nasional
    Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

    Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

    Nasional
    Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

    Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

    Nasional
    Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

    Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

    Nasional
    Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

    Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com