Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Indonesia Protes Keras!

Kompas.com - 11/03/2011, 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyatakan protes keras kepada Pemerintah Amerika Serikat terkait berita yang dilansir harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald edisi 11 Maret 2011 yang memuat informasi kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks. Kedua harian Australia itu memuat kawat yang berisi informasi tentang dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Demikian pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (11/3/2011). "Hari ini kami telah meminta kehadiran Bapak Dubes AS bukan saja menyampaikan protes keras melainkan melalui Bapak Dubes meminta penjelasan dan klarifikasi Pemerintah AS mengenai laporan yang dimaksud," katanya.

Marty menegaskan, apa yang dikutip kedua harian Australia dari WikiLeaks tersebut tidak benar dan bahkan tidak masuk akal. Apa yang disampaikan kedua harian berdasarkan kawat rahasia Amerika tersebut bertolak belakang dengan kondisi Indonesia dalam 10 tahun ini. "Indonesia telah menjadi negara demokratis. Indonesia yang senantiasa bekerja keras memerangi korupsi meningkatkan prinsip good governance atau alat kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum," ujar Marty.

Atas hal tersebut, Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia, Scott Marciel, untuk mengklarifikasi informasi di WikiLeaks sekaligus menyampaikan protes keras Indonesia kepada pemerintahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Scott menjelaskan bahwa informasi yang termuat di kedua harian Australia berdasarkan WikiLeaks tersebut merupakan informasi mentah yang dihimpun Kedutaan Besar AS di Jakarta. Informasi tersebut belum dapat dijadikan bukti yang benar dan tidak mewakili sikap Pemerintah AS.

Sebelumnya diberitakan, kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Presiden Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Kawat-kawat itu juga merinci bagaimana mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS, sebagai uang suap, agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Kawat-kawat itu juga mengungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.

Baca juga: Fenomena "Sundog" Tampak bagai UFO

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

    Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

    GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

    Nasional
    Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

    Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

    Nasional
    Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

    Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

    Nasional
    Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

    Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

    Nasional
    Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

    Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

    Nasional
    Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

    Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

    Nasional
    PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

    PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

    Nasional
    Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

    Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

    Nasional
    Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

    Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

    Nasional
    Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

    Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

    Nasional
    Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

    Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung

    Nasional
    Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi

    Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi

    BrandzView
    Kades di Aceh Utara Harap Kemensos Perbanyak Bantuan Renovasi Rumah Lansia

    Kades di Aceh Utara Harap Kemensos Perbanyak Bantuan Renovasi Rumah Lansia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com