Oposisi Diberi Tempat

Tunis, Selasa - Pemerintahan baru Tunisia, yang disebut pemerintahan persatuan nasional, terbentuk, Senin (17/1) sore. Tokoh-tokoh oposisi legal, perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan seorang blogger, untuk pertama kalinya sejak negara itu merdeka dari Perancis tahun 1956, diberi tempat.

Kabinet baru dibentuk dengan misi menyelamatkan negara dari kehancuran menyusul Presiden Zine al-Abidine Ben Ali tumbang dan lari ke Arab Saudi, Jumat lalu. Ben Ali jatuh oleh kekuatan gelombang unjuk rasa massa rakyat akar rumput yang memprotes lonjakan harga pangan tak terkendali, tingginya angka penganggur, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemicunya adalah kematian tragis Mohamed Bouazizi (26), mahasiswa yang menyambi bekerja sebagai pedagang buah, yang bunuh diri pada 17 Desember 2010. Pasalnya, polisi menyita jualan buah dan sayuran sebagai sumber hidupnya yang miskin. Bouazizi akhirnya meninggal 4 Januari di sebuah rumah sakit dekat Tunis akibat luka bakar.

Pemerintahan baru

Perdana Menteri Tunisia Mohammed Ghannouchi menjelaskan, dalam pemerintahan baru ada tiga tokoh oposisi legal dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Seorang blogger yang ditangkap pada masa otoriter Ben Ali ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Tiga tokoh oposisi itu adalah pendiri Partai Demokratik Progresif (PDP), Najib Chebbi; pemimpin gerakan oposisi Ettajdid (Pembaruan), Ahmed Ibrahim; dan anggota pendiri Forum Demokratis bagi Kebebasan dan Tenaga Kerja (FDTL), Mustafa Ben Jaafar. Chebbi ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan Daerah, Ibrahim menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, dan Jaafar sebagai Menteri Kesehatan.

Pelibatan tokoh oposisi dicatat sebagai indikasi mulai tumbuhnya demokrasi di negara yang selama ini dikuasai secara otokratis, selama 23 tahun, oleh Ben Ali. Namun, pemerintahan baru tak menyertakan parpol yang dilarang, termasuk partai komunis dan Islamist Ennahdha, meski Ghannouchi mengatakan, semua parpol akan dilegalisasi dan kontrol ketat atas media dicabut.

Di balik itu, partai Ben Ali, yakni Perkumpulan Konstitusional Demokrasi (RCD), masih tetap mendominasi kementerian kunci, yaitu Luar Negeri, Dalam Negeri, Pertahanan, dan Keuangan. Termasuk Ghannouchi, ada delapan pejabat dari era Ben Ali yang masuk jajaran kabinet pemerintahan baru. Ketua parlemen Fouad Mebazza menjadi presiden sementara (ad interim).

Ghannouchi menjelaskan, pemerintahan baru bertugas menjaga stabilitas dan mempersiapkan pemilu presiden. Konstitusi mengatur, pemilu presiden harus sudah digelar dalam waktu 45-60 hari. Akibat kondisi politik tidak stabil, itu bukan waktu yang cukup bagi pembaruan penting untuk mengadakan pemilihan demokratis. ”Pemilihan diadakan paling lambat dalam waktu enam bulan,” katanya.

Aksi protes terbaru