Berpolitik Luar Negeri Tanpa Postur

Ketidakjelasan sikap pemerintahan Presiden Yudhoyono tentang apa yang dimaksudkan dengan harga diri bangsa juga tampak pada saat Polisi Diraja Malaysia pada bulan Agustus lalu menangkap dan menahan tiga petugas patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang menahan lima kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Saat itu tidak ada pernyataan atau sikap yang menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Yudhoyono menganggap perlakuan Polisi Diraja Malaysia itu sebagai menyinggung harga diri bangsa. Padahal, perlakuan Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas patroli Indonesia harus diprotes keras karena jelas menginjak-injak harga diri bangsa. Dan, protes keras terhadap negara yang bersahabat sama sekali tidak diharamkan, karena protes keras itu merupakan bagian dari tindakan diplomasi, dan sama sekali bukan bagian dari tindakan yang bermusuhan.

Dengan mengajukan protes keras, dapat diartikan bahwa Indonesia mendesak Malaysia untuk dengan segera menjelaskan mengapa krisis itu terjadi. Sama sekali tidak dilandasi oleh perasaan bersalah.

Namun, alih-alih mengajukan protes keras untuk memperlihatkan Indonesia tersinggung atas perlakuan Polisi Diraja Malaysia, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto hanya mengatakan, Presiden Yudhoyono menginginkan kasus tersebut diselesaikan secara baik-baik dan mengedepankan upaya diplomasi.

Dari kebijakan luar negeri yang dijalankan Presiden Yudhoyono dalam tahun 2010 ini, menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya diperjuangkan: citra diri atau harga diri bangsa….