Presiden Diminta Evaluasi Menakertrans

JAKARTA, KOMPAS.com — Makin panjangnya daftar kekerasan dan penganiayaan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi menunjukkan kinerja buruk dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kini tengah dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta kembali mengevaluasi kinerja kementeriannya ini.

"Persoalannya, ketika tak ada perlindungan kepada TKI, ujungnya bisa pemberhentian dari Menakertrans. Harus dilakukan Presiden. Kenapa Presiden masih mempertahankan kinerja menterinya yang tidak ada terobosan apa-apa," ungkap anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, dalam keterangan pers di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Selasa (23/11/2010).

Dalam keterangan pers ini, PDI-P mendorong pemerintah untuk segera menarik TKI dari Arab Saudi sebelum ada nota kesepahaman antarpemerintah mengenai perlindungan TKI dan segera meratifikasi Konvensi PBB No. 45/158 Tahun 1990 tentang perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

Pemerintah juga perlu memikirkan kembali langkah membuka dan memperluas lapangan kerja untuk menjamin warga negaranya.

Sementara itu, politisi PDI-P yang juga Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini sesungguhnya adalah komitmen pemerintah. "Kalau evaluasi terus, ya mau diganti berapa kali menterinya juga, kalau enggak ada komitmen dari pemerintah, percuma," ungkapnya.