Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Anggarkan Dana Rp 1 Miliar

Kompas.com - 01/11/2010, 19:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, pihaknya telah menganggarkan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana tsunami di Mentawai sebesar Rp 1 miliar. Direktur Kesiapsiagaan Bencana BNPB, Wisnu Wijaya menyampaikan, dana Rp 1 miliar yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu merupakan dana operasional awal yang dapat ditambah jika habis.

"Ini hanya operasional awal, kalau sudah habis akan diberikan lagi. Tapi Sampai saat ini 1 miliar belum habis," katanya dalam jumpa pers di kantor BNPB, Jalan Juanda, Jakarta, Senin (1/11/2010).

Dikatakan Wisnu, BNPB merupakan satu-satunya badan nasional yang memiliki dana siap pakai yang dapat diambil kapan saja saat terjadi bencana. Untuk menanggulangi semua bencana di Indonesia, BNPB, menurut Wisnu, mendapat jatah dana siap pakai Rp 50 miliar.

Dana sejumlah tersebut dirasa kurang mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. "Ini untuk meng-cover seluruh Indonesia dengan 50 miliar sangat kecil. Sekarang saja ada tiga spot emergency, di Wasior, Merapi, Mentawai," kata Wisnu.

Menurut data BNPB, terdapat 175 kabupaten di Indonesia yang termasuk rawan bencana tingkat tinggi. Sedangkan yang termasuk rawan sedang sejumlah 150 kabupaten dan 95 kabupaten untuk golongan rawan rendah. Sedangkan untuk kabupaten yang tergolong rawan tsunami berjumlah 150 kabupaten di sepanjang sepanjang Pantai Barat Pulau Sumatera, Selatan Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga sebagian Sulawesi.

Untuk itulah, Wisnu berharap pemerintah daerah dapat menjadi pelaku utama dalam penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing. Untuk bencana tsunami di Mentawai, BNPB mengapresiasi kinerja Pemprov Sumatera Barat dan sejumlah kabupaten dalam menanggapi bencana yang menewaskan lebih dari 400 orang itu.

BNPB juga menegaskan, Indonesia masih mampu menanggulangi bencana di Mentawai tanpa bantuan pihak asing. "Dengan menggerakkan sumber daya nasional kita pasti mampu," kata Wisnu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Nasional
    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Nasional
    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Nasional
    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    Nasional
    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    Nasional
    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Nasional
    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Nasional
    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Nasional
    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Nasional
    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Nasional
    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Nasional
    3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

    3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com