Komnas HAM: Pemerintah Lamban

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai lamban dalam penanganan bencana banjir bandang di Distrik Wasior, Papua Barat. Mulai dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Wasior, penanganan korban dan pengungsi, hingga pengiriman bantuan, semua dilakukan secara lamban.

"Ada keterbatasan kebutuhan pokok di kota besar seperti Jayapura, sedangkan untuk mengirim bantuan dari luar Papua jelas kendalanya ongkos mahal. Pemerintah tidak ada kebijakan khusus untuk organisasi sosial yang mau kirim bantuan," ungkap Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim saat bertemu wartawan di Kantor Komnas HAM, Kamis (14/10/2010) di Jakarta.

Seharusnya, pemerintah dapat membuat kebijakan khusus kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan guna mengirimkan bantuan. "Yang bisa dilakukan, misalnya dengan menggratiskan pengiriman bantuan, atau menyediakan sarana pengiriman ke Wasior," jelas Ifdhal.

Komnas HAM mengharapkan agar pemerintah melakukan pengadaan untuk kebutuhan dasar pengungsi. Hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi masalah baru di Papua Barat, khususnya Wasior.

"Sekarang ini masyarakat Papua Barat merasa didiskriminasi karena mereka melihat penanganan bencana di luar Papua, seperti Aceh atau Padang. Penanganan di luar Papua kok lebih cepat, sedangkan di Papua lambat sekali. Ini kan masalah sosial, jangan sampai meluas menjadi masalah politik," ujar Ifdhal.