Sesepuh Tuntut Reformasi

BEIJING, RABU - Sekelompok tokoh nasional China, termasuk sejumlah mantan petinggi Partai Komunis China, meluncurkan surat terbuka kepada Pemerintah Republik Rakyat China, yang berisi seruan reformasi politik dan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi di negara itu.

Surat terbuka tersebut dipublikasikan di internet sejak Selasa (12/10). Ada 23 tokoh yang menandatangani surat tersebut, termasuk Li Rui, mantan ketua salah satu departemen pada Partai Komunis China dan sekretaris pribadi Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat China.

Sejumlah tokoh akademisi dan para pemimpin surat kabar, termasuk Hu Jiwei, mantan editor Harian Rakyat, corong partai komunis, juga turut menandatangani surat yang ditujukan kepada parlemen China itu.

”Jika Partai Komunis tidak segera mereformasi diri dan berubah, partai akan kehilangan vitalitasnya dan mati alamiah,” demikian bunyi surat tersebut.

”Tuntutan (dalam surat itu) sangat sederhana. Kami hanya meminta kebebasan berekspresi, seperti yang dijanjikan dalam konstitusi,” tutur Jiang Ping, pensiunan profesor hukum dan mantan anggota komite urusan legal parlemen, yang turut menandatangani surat itu.

Surat yang mengejutkan ini beredar hanya empat hari setelah pengumuman Liu Xiaobo, seorang aktivis prodemokrasi China, sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2010.

Dalam siaran pers resmi, Komite Nobel Norwegia mengutip Pasal 35 Konstitusi China yang berbunyi, ”Warga negara Republik Rakyat China menikmati kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berasosiasi, berprosesi, dan berdemonstrasi.” Namun, pada kenyataannya, hak-hak tersebut diberangus dengan berbagai aturan dan regulasi pemerintah.

Meski diklaim tidak ada kaitannya dengan penganugerahan Hadiah Nobel ini, para penandatangan surat terbuka tersebut menyoroti hal yang sama. ”Demokrasi palsu ini—menghormati (hak-hak warga) secara prinsip, tetapi menolaknya dalam praktik sehari-hari—adalah skandal dalam sejarah demokrasi dunia,” tandas surat yang peredarannya langsung disensor di beberapa portal internet utama di China.

Wang Yongcheng, pensiunan akademisi dari Universitas Jiaotong di Shanghai, yang ikut menandatangani surat itu, mengatakan, pembuatan surat tersebut dipicu penahanan seorang wartawan yang menulis tentang kasus korupsi dalam proyek pembangunan bendungan.

Tahanan rumah