Khadafy Ingatkan Potensi Kepunahan

Kairo, Kompas - Konferensi Tingkat Tinggi Istimewa Liga Arab berakhir pada Sabtu malam (9/10) di kota pantai Sirte, Libya, tanpa menghasilkan rekomendasi tegas. Pemimpin Libya Moammar Khadafy mengingatkan potensi kepunahan Arab akibat tekanan yang hebat.

KTT juga tidak mengeluarkan rekomendasi khusus soal isu perundingan damai Israel-Palestina.

Para pemimpin Arab telah bersepakat tentang pentingnya reformasi Liga Arab dalam forum KTT reguler Arab di kota Sirte, Maret lalu. Namun, para pemimpin terpecah soal pelaksanaan reformasi.

Presiden Mesir Hosni Mubarak menginginkan agar struktur lembaga Liga Arab yang ada saat ini dipertahankan dan proses reformasi dilakukan bertahap.

Moammar Khadafy menghendaki Liga Arab segera diubah menjadi Uni Arab, meniru model Uni Afrika dan Uni Eropa. Menurut Khadafy, kalau bangsa Arab tidak bersatu dalam bentuk Uni Arab, bangsa ini akan punah karena bangsa Arab kini dalam tekanan luar biasa.

KTT gagal mencapai kesepakatan soal mekanisme pelaksanaan reformasi Liga Arab. Hal itu membuat para pemimpin Arab menunda pembahasaan reformasi di lembaga Liga Arab tersebut ke forum KTT reguler Arab di Baghdad, Maret tahun depan.

Perbedaan pendapat juga terjadi soal pembentukan forum Arab dan negara tetangga yang akan menghimpun Turki dan Iran. Sekjen Liga Arab Amr Mousa sangat antusias soal pembentukan forum Arab dan negara tetangga. Forum ini dianggap penting sebagai sarana dialog untuk menyatukan sikap serta pemahaman antara dunia Arab dan tetangganya.

Namun, Menlu Arab Saudi Pangeran Suud Faisal mengatakan, KTT tidak perlu tergesa-gesa membentuk forum Arab dan negara tetangganya. Alasannya, prioritas saat ini adalah reformasi internal dunia Arab sendiri.

Faisal juga menyatakan, hubungan sebagian negara Arab dan tetangganya, yang masih mengalami ketegangan, tidak kondusif bagi tercapainya tujuan dari pembentukan forum Arab dan tetangganya itu.

Para pemimpin Arab juga meminta penundaan pembahasan agenda pembentukan forum negara Arab dan tetangganya di forum KTT reguler Arab di Baghdad.

Soal isu perundingan damai Israel-Palestina, KTT Liga Arab juga tidak memberi rekomendasi baru. Hanya ada rekomendasi di dalam tingkat komite, yang disebut sebagai komite tindak lanjut. Rekomendasi itu adalah agar Liga Arab memberi waktu satu bulan untuk upaya penyelamatan perdamaian.

Dalam kurun waktu satu bulan mendatang, komite tindak lanjut Liga Arab akan menggelar sidang khusus guna membahas opsi-opsi alternatif jika perundingan damai tetap mengalami kebuntuan akibat terus berlanjutnya pembangunan permukiman Yahudi.

Isu Israel hingga Sudan

Televisi Aljazeera mengungkapkan, dalam pertemuan tertutup antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan komite tindak lanjut Liga Arab, Jumat (8/10) malam, Abbas menyampaikan opsi-opsi alternatif bila perundingan damai terus buntu.

Di antara opsi yang disampaikan Abbas adalah meminta jaminan dari AS dan PBB untuk pengakuan negara Palestina yang akan dideklarasikan otoritas Palestina secara sepihak. Opsi kedua, Abbas akan mengundurkan diri sebagai Presiden Palestina.

Namun, Menlu Mesir Ahmed Aboul Gheit menegaskan, kini Dewan Keamanan PBB sudah diminta agar memberi pengakuan kepada negara Palestina. Ia menambahkan, saat ini upaya juga difokuskan untuk memberi peluang kepada AS agar bersedia membekukan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

Perunding senior PLO, Saeb Erekat, juga menyatakan, Abbas masih akan terus berusaha bekerja sama dengan AS untuk mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman Yahudi.

Tentang isu Somalia, KTT Liga Arab meminta semua kekuatan politik di Somalia melakukan dialog untuk mengatasi krisis politik di negara itu.

Liga Arab secara khusus meminta Presiden Somalia Sharif Sheikh Ahmed memberdayakan secara maksimal upaya rekonsiliasi di negaranya. Liga Arab berjanji akan memberi dukungan politik dan finansial senilai 10 juta dollar AS per bulan untuk membantu kesuksesan rekonsiliasi itu.

Menyangkut isu Sudan, Liga Arab menolak dalam bentuk apa pun upaya mereduksi kedaulatan, kesatuan, keamanan, dan stabilitas Sudan.

Liga Arab juga menyatakan komitmen untuk bekerja sama dengan Uni Afrika dan PBB guna membantu Sudan menyelenggarakan referendum dalam suasana yang damai, bebas, transparan, dan jujur.

Sudan akan menggelar referendum pada 9 Januari 2011 untuk menentukan nasib Sudan Selatan, yaitu tetap mempertahankan kesatuan Sudan atau memisahkan diri dari Sudan Utara. (mth)