Antarsuku dan Militer Bentrok, 69 Tewas

SANAA, KOMPAS.com - Serangkaian bentrokan baru antara gerilyawan Syiah Huthi dan kelompok suku yang didukung militer di Yaman utara menewaskan 20 orang. Jumlah itu menambah tumbal nyawa selama bentrok lima hari terakhir hingga mencapai sedikitnya 69 orang.

"Bentrokan-bentrokan keras terjadi pada tengah malam antara orang-orang suku Huthi dan Bin Aziz, menewaskan 20 orang dari kedua pihak," kata pejabat suku di Yaman.

Pasukan Yaman yang ditempatkan di daerah itu turun tangan untuk menghentikan kekerasan di Harf Sufyan, Provinsi Amran, Yaman bagian utara.

Gerilyawan menggunakan "berbagai tipe senjata" dalam upaya menguasai sejumlah lokasi dan memperketat pengepungan terhadap pedesaan Bin Aziz.

Sumber-sumber dari pihak suku dan gerilyawan mengatakan, sedikitnya 49 orang tewas sejak bentrokan meletus pada Minggu. Menurut mereka, konfrontasi itu melibatkan orang-orang Huthi dan para pendukung pemimpin suku Syeikh Sagheer Aziz, namun gerilyawan mengatakan bentrokan terjadi antara mereka dan militer.

Bentrokan-bentrokan terakhir itu terjadi setelah gerilyawan Syiah pada Senin (19/7/2010) mendukung kesepakatan antara partai berkuasa dan oposisi untuk memulai dialog nasional kelompok-kelompok yang bersaing di Yaman.

"Kami menyatakan puas dan mendukung kesepakatan antara Forum Bersama dan partai berkuasa Kongres Rakyat Umum," kata kelompok gerilya itu dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan yang dicapai Sabtu itu akan membuka jalan bagi "dialog menyeluruh yang tidak mengecualikan siapa pun." Demikian pernyataan yang diteken pemimpin kelompok gerilya Syiah, Abdul Malek al-Huthi.

Perjanjian itu diteken partai berkuasa dan kubu oposisi Forum Bersama yang mencakup Partai Al-Islah, oposisi utama muslim, dan Partai Sosialis Yaman, serta kelompok-kelompok kecil lain.

Kesepakatan itu akan dipusatkan pada mekanisme untuk melaksanakan perjanjian Februari 2009 bagi dialog nasional dan penundaan pemilihan umum parlemen hingga April 2011 untuk memberi waktu bagi amandemen konstitusi Yaman dan restrukturisasi sistem politik negara itu.