Pemimpin Junta Jadi Presiden Sementara Niger

NIAMEY, KOMPAS.com — Pemimpin junta yang menggulingkan Presiden Niger Mamadou Tandja, pekan lalu, sekarang menjadi kepala negara dan pemerintah sementara negara itu.

Berdasarkan dekrit militer yang dibacakan di radio negara itu, Senin (22/2/2010), fungsi penjabat kepala negara dan pemerintah akan dijalankan oleh pemimpin Dewan Tertinggi untuk Pemulihan Demokrasi (CSRD) Mayor Salao Djibo selama masa transisi di Niger.

Dekrit itu menjelaskan, CRSD—pemerintah tertinggi yang akan merancang dan mengatur kebijakan nasional—dipimpin oleh presiden yang melakukan fungsi kepala negara dan pemerintah. Struktur kekuasaan baru itu berlaku selama periode peralihan, yang jangka waktunya tidak ditentukan.

Sejumlah pejabat militer berpangkat sedang telah menyerang istana presiden pada saat pertemuan kabinet, Kamis lalu, untuk menangkap Tandja dan para menterinya. Tak lama setelah itu mereka membubarkan pemerintah dan membekukan konstitusi yang Tandja paksakan untuk memperpanjang cengkeramannya atas kekuasaan melewati batas waktu 10 tahun.

Satu gugus tugas akan dibentuk di bawah pemerintahan Djibo untuk menyusun konstitusi baru dan undang-undang pemilihan. Rancangan konstitusi itu kemudian akan dibawa ke referendum sebelum disahkan.

Badan yang disebut komisi konstitusi dan pengadilan akan dibentuk untuk menggantikan pengadilan konstitusi dan mahkamah agung, yang semuanya telah dibubarkan setelah kudeta 18 Februari. Presiden sementara akan memiliki kekuasaan untuk menunjuk atau memecat dengan surat keputusan, seorang perdana menteri dan anggota-anggota kabinet.

Ia akan memimpin pertemuan kabinet, menandatangani perintah dan dekrit untuk menunjuk pejabat militer dan sipil. Para pemimpin junta pada akhir pekan lalu telah bertemu dengan utusan PBB, Uni Afrika, dan Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) yang prihatin dan telah meyakinkan mereka bahwa junta akan menyerahkan kekuasaan kepada penguasa sipil secepat para politikus menyepakati konstitusi baru.

Junta telah memberikan jaminan penting bagi kembalinya Niger ke demokrasi dengan partisipasi penuh masyarakat sipil dan partai oposisi, kata pemimpin ECOWAS Mohamed Ibn Chambas.