Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitna, Belanda Selidiki Aspek Kriminal

Kompas.com - 01/04/2008, 18:50 WIB

JAKARTA, SELASA - Pemerintah Belanda sedang menyelidiki kemungkinan apakah anggota parlemen Belanda yang membuat film Fitna Geert Wilders telah melakukan tindakan kriminal, sehingga kejaksaan Belanda dapat memutuskan apakah perlu mengajukan tuntutan atau tidak.
   
"Kebebasan berpendapat bukan berarti sama sekali tidak dilarang, dalam pengertian bahwa di Belanda batasannya (kebebasan) telah ditentukan oleh Undang-Undang," kata Duta Besar Belanda untuk Indonesia Nikolaos van Dam dalam suratnya, Selasa.
    
Ia mengatatakan, Belanda dikenal akan tradisi saling menghargai, toleransi dan tanggung jawab, sehingga menyinggung perasaan dan kepercayaan kelompok dengan sengaja jelas bukan merupakan bagian dari tradisi.

Van Dam menegaskan bahwa pemerintah Belanda menolak penafsiran Al Quran dan Islam sebagaimana yang disebutkan Wilders dalam Fitna.    Pendekatan dalam Fitna, lanjut Dubes Belanda, bertentangan dengan segala sesuatu yang ingin diraih pemerintah Belanda, yaitu menciptakan masyarakat yang rukun, saling menghormati, menjunjung kebebasan berpendapat dan beragama, serta menjamin keamanan bagi setiap individu.
    
Pemerintah Belanda tidak sendiri dalam menolak film itu, karena mayoritas anggota parlemen Belanda menolak dan mengkritik film itu, kecuali partai asal Wilders.

Media Belanda juga menolak film itu, sama sekali tidak menayangkannya sehingga Wilders memutar film itu di internet. Pemerintah Belanda, lanjut dia, menolak pendekatan anti-Islam Wilders dan menyatakan terbuka untuk dialog serta mengimbau untuk kebebasan berpendapat dan sikap saling menghormati.
    
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (31/3) telah menyatakan pelarangan peredaran film Fitna di Indonesia dan meminta Menteri Hukum dan HAM mencekal Wilders.
    
Pemerintah Indonesia juga menyebut tindakan Wilders membuat film Fitna sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang bertameng kebebasan pers.
    
Sementara itu kecaman dari dalam dan luar negeri terhadap film berdurasi lebih kurang 17 menit itu, semakin keras, menyusul penampilan PM Jan Peter Balkenende di televisi untuk menjelaskan sikap pemerintah Belanda yang menyesalkan film itu.
    
Dalam Fitna, Wilders mengaitkan aksi para teroris dengan para ekstremis Islam dan ayat-ayat Al-Qur’an, disiarkan pada situs internet www.liveleak.com pada Kamis malam (28/3). Menjelang rilis film itu, Wilders melukiskan kitab suci umat Islam sebagai "buku fasis" yang menghasut orang untuk melakukan kekerasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com