Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Menteri Malaysia: Habibie Pengkhianat Bangsa

Kompas.com - 11/12/2012, 15:16 WIB

KOMPAS.com — Mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin menuliskan hal kontroversial seputar mantan presiden ketiga RI Baharuddin Jusuf Habibie. Dalam laman media Malaysia, www.utusan.com.my, ia menyebut Habibie sebagai pengkhianat bangsa. Tulisan itu berjudul "Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim" itu dimuat dalam kolom "Rencana".

Berikut adalah tulisan Zainudin Maidin tersebut.

Presiden Indonesia ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie, yang mencatatkan sejarah sebagai Presiden Indonesia paling tersingkat, tersingkir karena mengkhianati negaranya, telah menjadi tetamu kehormat kepada Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim baru-baru ini.

Beliau diberikan penghormatan untuk memberi ceramah di Universiti Selangor (Unisel).

Beliau disingkirkan setelah menjadi Presiden Indonesia hanya selama 1 tahun 5 bulan kerana bersetuju dengan desakan Barat supaya mengadakan pungutan suara ke atas penduduk Timor Timur dalam Wilayah Indonesia menyebabkan Timor Timur terkeluar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 30 Ogos 1999.

Beliau mengakhiri jawatan dalam kehinaan setelah menjadi presiden sejak 20 Oktober 1999.

Beliau juga telah menyebabkan berlakunya perpecahan rakyat Indonesia kepada 48 parti politik yang mengakibatkan keadaan politik negara itu dalam porak-peranda hingga kini.

Adalah suatu hal yang agak menarik dan lucu bila Anwar Ibrahim dalam ucapan aluannya menimbulkan keupayaannya ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri dan ketika Habibie menjadi Presiden Indonesia dapat menyelesaikan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Ia memberikan gambaran bahawa sekiranya kuasa dikembalikan semula kepada mereka maka pastinya akan dapat menyelesaikan semua masalah antara kedua-dua negara.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

    Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

    Nasional
    Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

    Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

    Nasional
    Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

    Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

    Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

    Nasional
    KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

    KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

    Nasional
    Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

    Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

    Nasional
    Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

    Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

    Nasional
    Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

    Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

    Nasional
    Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

    Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

    Nasional
    Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

    Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

    Nasional
    MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

    MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

    Nasional
    Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

    Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

    Nasional
    Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

    Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

    Nasional
    Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

    Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

    Nasional
    Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

    Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com