Hasanuddin: Naif Sekali kalau Ada "Sniper"

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menerjunkan pasukan lengkap dengan senjata api untuk menghadapi para pendemo, Kepolisian ternyata juga menyiagakan penembak jitu atau sniper sebelum membubarkan paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Hal itu diungkap perwakilan warga Bima dan para aktivis ketika menemui anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Komplek DPR, Kamis (29/12/2011). Awalnya, mereka akan mengadu ke Komisi III. Lantaran DPR tengah reses, mereka diterima Fraksi PDI-P.

Mereka mengadukan kekerasan yang dilakukan Kepolisian ketika pembubaran unjuk rasa yang menewaskan tiga orang. Mereka juga memutarkan video sebelum kejadian. Dalam video terlihat dua sniper yang berdiri dan tiarap di atap gedung.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan penempatan sniper itu. Dia menilai tindakan Kepolisian bukan bentuk pengendalian massa melainkan penyerbuan.

"Kalau ada pengendalian massa, itu naif sekali kalau ada sniper. Sepertinya menghadapi peperangan. Artinya menempatkan rakyat itu sebagai musuh yang harus dibunuh," kata Hasanuddin.

Arif Kurniawan, salah satu warga Bima mengatakan, masyarakat terpaksa menduduki Pelabuhan Sape lantaran selama satu tahun pemerintah daerah serta DPRD tidak menanggapi tuntutan warga agar penambangan dihentikan.

"Bayangkan, masyarakat di sana mayoritas petani bawang untuk diekspor ke luar daerah. Ketika lahannya akan dijarah, siapa yang mau terima?" kata Arif.

Dia membantah pernyataan Kepolisian bahwa warga anarkis dengan membawa parang dan tombak. "Petani identik dengan parang di sana. Kalau ke sawah bawa parang. Kenapa tombak? Karena untuk membunuh babi pakai tombak. Di sana banyak babi. Itu bukan untuk melawan. Kalau pun masyarakat melawan, pasti ada anggota yang cedera. Tapi mereka tidak melawan karena menginginkan persoalan secara damai," ucap dia.

Trimedya Panjaitan anggota Komisi III DPR mengatakan, Komisi III akan meminta penjelasan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo terkait peristiwa itu setelah masa reses. Selain itu, Komisi III juga menjadwalkan akan berkunjung ke Bima.