Dana 15 Miliar Dollar AS Dicairkan

Paris, Jumat - Para pejabat dari 60 negara peserta konferensi tingkat tinggi terkait masa depan Libya di Paris, Perancis, bersepakat mendukung pemerintahan ad interim di Tripoli. Mereka juga menyetujui pencairan 15 miliar dollar AS bagi penguasa baru.

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy mengungkapkan hal itu, Kamis (1/9), di Paris. ”Hari ini, Perancis mencairkan aset Libya senilai 1,5 miliar euro,” kata Sarkozy. Namun, para penguasa dari 60 negara itu kemudian sepakat mengatakan, ”Sekitar 15 miliar dollar AS segera dicairkan.”

Sarkozy mendesak Libya agar segera menciptakan perdamaian, yakni ”rekonsiliasi dan pemberian maaf”. Jika Khadafy ditangkap, proses pengadilannya terserah rakyat Libya. Intervensi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah menyelamatkan jutaan rakyat Libya.

KTT Paris itu membahas masa depan Libya pasca-Khadafy dengan tema ”Sahabat Libya”. Pertemuan ini digagas Sarkozy dan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Sidang digelar bertepatan dengan peringatan 42 tahun rezim otoritarian Moammar Khadafy. Pemimpin Libya itu berkuasa sejak 1 September 1969 setelah mengudeta Raja Idris I.

Dalam sidang yang digelar sehari itu, para pejabat utusan dari 60 negara itu juga dihadiri Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, dan para petinggi Uni Eropa, Uni Afrika, NATO, serta Liga Arab.

Sidang memberikan dukungan diplomatik bagi Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya. Terbuka kesempatan melakukan transisi kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara, serta rekonstruksi infrastruktur vital yang rusak. Dibahas pula dukungan ekonomi bagi NTC, terutama pencairan kembali dana Libya yang dibekukan.

Para petinggi NTC di depan forum KTT itu menyatakan, mereka akan menciptakan masyarakat yang toleran dan menghormati hukum. Ketua NTC Mustafa Abdel Jalil menjanjikan undang-undang dasar baru dan pemilu dalam 18 bulan.

Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen menyatakan, operasi di Libya akan terus digelar selama rakyat Libya masih dalam bahaya. Apalagi, Khadafy masih menggelorakan perang. Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag telah menerbitkan surat perintah penangkapan Khadafy dan dua pejabatnya.

Hillary meminta NTC mewaspadai pergerakan kelompok garis keras atau ekstremis. Ia meminta NTC bekerja sama dengan Barat guna menghindari jatuhnya senjata rezim Khadafy kepada ekstremis. Pemimpin Libya yang kini berada di suatu tempat yang belum diketahui itu diduga mempunyai cadangan senjata kimia.

Menurut Hillary, sanksi PBB harus terapkan secara bertanggung jawab. NTC harus diberikan kursi di PBB. Kata dia, pekerjaan tidak berakhir dengan kejatuhan rezim yang menindas. Memenangi perang tidak berarti perjuangan sudah berakhir.