Sanksi Internasional Sulitkan Myanmar

Pemerintah Myanmar yang dipimpin militer, sebagaimana warta AP dan AFP pada Selasa (8/2/2011), dalam beberapa tahun terakhir menjadi sasaran sanksi internasional yang dimotori Amerika Serikat dan Uni Eropa. Menurut NLD, panduan investasi mungkin bisa meredakan kesulitan ekonomi Myanmar.

Suu Kyi dibebaskan dari status tahanan rumah, November, setelah beberapa tahun ditahan. Perkembangan politik itu sendiri terjadi setelah Myanmar mengadakan pemilihan umum pertama dalam 20 tahun. Sejak dia dibebaskan, perdebatan soal sanksi terhadap Myanmar kembali mengemuka. Pengecam sanksi berpendapat, sanksi menghambat perkembangan ekonomi Myanmar.

Minggu lalu, Myanmar menunjuk mantan jenderal, Thein Sein, sebagai presiden sipil pertama negara Asia Tenggara tersebut dalam masa lebih dari 50 tahun. Dia menjabat perdana menteri dalam pemerintahan militer yang akan segera mengakhiri masa kekuasaan.

Sementara itu, Suu Kyi meminta agar investasi asing diperbesar di negaranya. Dia mengatakan negaranya tertinggal.

"NLD menyerukan pembicaraan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Australia dengan harapan untuk mencapai kesepakatan mengenai kapan, bagaimana, dan syarat-syarat sanksi mungkin diubah demi kepentingan demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan ekonomi yang sehat," kata pernyataan partai.

Pemilihan umum pada November, yang dikecam oleh negara-negara Barat dan juga kubu oposisi pro-demokrasi Myanmar, mengantar militer dan kelompok-kelompok sekutunya memegang kendali yang kokoh di parlemen. NLD, yang meraih kemenangan dalam pemilihan 1990, namun partai tersebut tidak bisa berkuasa, tidak memiliki wakil di parlemen. Partai tersebut dibubarkan menjelang pemilihan November, sebab undang-undang pemilu Myanmar mengharuskan parpol tersebut mendepak para pemimpinnya dari kepengurusan partai.