Obama dan Kontraterorisme

Suzie S Sudarman

Pidato Presiden Barack Obama belum lama ini di Universitas Pertahanan Nasional menegaskan kembali prioritas keamanan nasional tanpa membuat sebuah pernyataan yang bersifat menyeluruh.

Di saat yang sama juga ditandatangani sebuah pedoman kebijakan presiden (presidential policy guidance) tentang kapan AS dapat melaksanakan serangan dengan pesawat tanpa awak. Telah pula berlangsung pergeseran sebagian besar tanggung jawab atas serangan pesawat tanpa awak dari Badan Intelijen Pusat AS (CIA) ke pihak militer AS.

Obama juga meminta Kongres AS mengakhiri ristriksi transfer para teroris tertuduh dari Guantanamo Bay dan memerintahkan Departemen Pertahanan AS agar menentukan sebuah lokasi di AS untuk bisa melangsungkan pengadilan militer terhadap para tertuduh tersebut. Anggota badan legislatif AS memang menentang upaya membawa para tertuduh ke daratan AS. Direktur Amnesti Internasional Zeke Johnson menyebutkan langkah Obama sebagai hal yang luar biasa dan perlu dilanjutkan dengan aksi nyata (Spetalnick dan Rampton, 2013).

Peristiwa di atas sekaligus mengingatkan akan keberlanjutan asas pluralisme dan keterlibatan sukarela bangsa tersebut yang melandasi identitasnya pada gagasan perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Sejak peristiwa 11 September, AS terus mendapatkan tekanan dan ancaman dari Timur Tengah dan dari dalam AS sendiri, yang dikenal dengan istilah homegrown terrorism. Dengan pidato kontraterorismenya ini, Obama mengingatkan kembali masyarakat AS akan hasratnya di tahun 2008 untuk menutup Guantanamo Bay, simbol bahwa AS telah melanggar aturan hukum.

Presiden Obama mengusulkan pembentukan sebuah mahkamah rahasia untuk mengendalikan pemberlakuan serangan dengan pesawat tanpa awak. Namun, hal ini yang menentukan juga Kongres. Kebijakan kontraterorisme ini bukan tanpa batas karena akan berupa upaya persisten untuk menargetkan hal yang mampu mengakhiri jejaring kalangan ekstremis yang suka menggunakan kekerasan.

Obama mengatakan, ”Upaya AS untuk secara sistematik mengakhiri organisasi para teroris akan terus berlanjut. Namun, perang ini, sebagaimana perang lainnya, harus berakhir. Sejarah menasihati soal ini. Juga hal ini dituntut oleh demokrasi AS.”

Jelas bahwa pada dasarnya AS adalah sebuah gagasan yang mencakup di dalamnya asas kebebasan, demokrasi, kedaulatan rakyat, asas kesetaraan di muka hukum, individualisme, sistem ekonomi yang berdasarkan mekanisme pasar, kecenderungan progresif, pluralisme budaya, dan respek pada konstitusi. Rasa kebangsaan AS juga mencakup keterlibatan warga secara sukarela, idealisme politik, mendukung rasa kemenangan, dan memandang ke masa depan.

Namun, menurut Anatol Lieven (2004), kuatnya keterikatan ideologi yang penting untuk menjaga persatuan bangsa sering kali cenderung mengisolasi bangsa ini dari apa pun yang terjadi di luar diri mereka.

AS dan dunia Islam