Seperti diwartakan, pembatalan pertemuan itu terjadi pada saat terakhir menjelang pertemuan. Pemicunya masalah protokoler, yakni soal kesetaraan tingkat senioritas pejabat yang menjadi ketua delegasi masing- masing pihak.
Dalam pernyataan di kantor berita resmi Korea Utara (Korut), KCNA, juru bicara Komite Reunifikasi Damai Korea (CPRK) menyebut pemerintah negerinya sangat terhina dengan langkah provokatif Korea Selatan (Korsel).
CPRK adalah badan negara di Korut yang khusus menangani isu-isu hubungan antar-Korea. Dalam pernyataan itu, Pyongyang mengaku terhina ketika Korsel mengutus Wakil Menteri Unifikasi Kim Nam-shik sebagai ketua delegasi Korsel.
Pihak Korut ingin Korsel mengirim pejabat setingkat menteri untuk memimpin delegasinya. Tindakan Korsel dinilai sangat tidak sopan dan mengindikasikan negeri itu sejak awal tidak punya niat serius untuk berdialog.
Menanggapi tuduhan itu, Kementerian Unifikasi Korsel menyanggah dan balik menuduh Korut bicara tidak berdasar.
Mengutip kantor berita Yonhap, Kementerian Unifikasi Korsel membela langkahnya menugaskan Kim mengetuai delegasi negara itu.
Menteri Unifikasi Korsel Ryoo Kihl-jae menyebut, seluruh persoalan yang muncul akibat masalah protokoler ini adalah ”rasa sakit” yang tak terelakkan.
Kondisi itu, menurut Ryoo, menjadi konsekuensi kebijakan Presiden Park Geun-hye yang ingin ada upaya mendefinisikan kembali hubungan Seoul dengan Pyongyang.