Korut Kecam "Arogansi" Korsel

SEOUL, KAMIS - Pemerintah Korea Utara menyalahkan pihak Korea Selatan sebagai penyebab gagalnya pertemuan tingkat tinggi, yang menurut rencana digelar Rabu lalu di Seoul. Pyongyang, Kamis (13/6), mengecam ”sikap arogan” Korsel dan mengancam hal itu akan membuat peluang dialog makin sulit di masa mendatang.

Seperti diwartakan, pembatalan pertemuan itu terjadi pada saat terakhir menjelang pertemuan. Pemicunya masalah protokoler, yakni soal kesetaraan tingkat senioritas pejabat yang menjadi ketua delegasi masing- masing pihak.

Dalam pernyataan di kantor berita resmi Korea Utara (Korut), KCNA, juru bicara Komite Reunifikasi Damai Korea (CPRK) menyebut pemerintah negerinya sangat terhina dengan langkah provokatif Korea Selatan (Korsel).

CPRK adalah badan negara di Korut yang khusus menangani isu-isu hubungan antar-Korea. Dalam pernyataan itu, Pyongyang mengaku terhina ketika Korsel mengutus Wakil Menteri Unifikasi Kim Nam-shik sebagai ketua delegasi Korsel.

Pihak Korut ingin Korsel mengirim pejabat setingkat menteri untuk memimpin delegasinya. Tindakan Korsel dinilai sangat tidak sopan dan mengindikasikan negeri itu sejak awal tidak punya niat serius untuk berdialog.

Menanggapi tuduhan itu, Kementerian Unifikasi Korsel menyanggah dan balik menuduh Korut bicara tidak berdasar.

Mengutip kantor berita Yonhap, Kementerian Unifikasi Korsel membela langkahnya menugaskan Kim mengetuai delegasi negara itu.

Tak terelakkan

Menteri Unifikasi Korsel Ryoo Kihl-jae menyebut, seluruh persoalan yang muncul akibat masalah protokoler ini adalah ”rasa sakit” yang tak terelakkan.

Kondisi itu, menurut Ryoo, menjadi konsekuensi kebijakan Presiden Park Geun-hye yang ingin ada upaya mendefinisikan kembali hubungan Seoul dengan Pyongyang.

Sejak resmi menjabat sebagai presiden, Februari, Park mendorong upaya membangun kembali rasa saling percaya antar- Korea. Kalaupun ada kebijakan memberi kelonggaran, Park ingin hal itu juga dilakukan secara timbal balik di antara kedua belah pihak.

Kementerian Unifikasi Korsel menambahkan, pihaknya akan selalu membuka lebar pintu dialog.

Selain itu, Korut juga diharapkan bisa kembali ke meja perundingan dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab.

Pemimpin delegasi

Sebelumnya, pihak Korsel menyatakan, langkah menugaskan seorang wakil menteri memimpin delegasinya adalah untuk menyesuaikan tingkat senioritas pejabat Korut yang memimpin delegasi Korut.

Semula Korsel berharap delegasi Korut akan dipimpin Ketua Departemen Front Bersatu dan Partai Pekerja Korea, Kim Yang Gon.

Dia dinilai tepat mewakili Pyongyang lantaran dianggap benar-benar berwenang menentukan berbagai kebijakan Korut terhadap Korsel.

Namun, pihak Korut berpendapat posisi Kim Yang Gon tidak setara dengan posisi Ryoo sebagai menteri.

Pemerintah Korsel menyatakan, pihaknya sebenarnya tak terlalu kaku menetapkan siapa yang akan menjadi ketua delegasi Korut. Seoul mengaku terbuka jika Pyongyang menugasi pejabat lain sepanjang orang itu punya kewenangan dan kekuasaan membuat kesepakatan.

Korsel juga menekankan pentingnya sikap saling menghormati sebagai dasar sebuah perundingan. Tidak cuma itu, sebuah perundingan dinilai juga harus mampu menerapkan praktik-praktik sesuai standar protokol internasional sekaligus merefleksikan akal sehat.(BBC/AFP/DWA)