Kompas.com - 05/05/2013, 21:40 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta tidak menyederhanakan informasi terkait adanya pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka, di Oxford, Inggris. Pemerintah tidak boleh langsung memercayai begitu saja pernyataan Pemerintah Inggris menyikapi masalah tersebut.

"Kita tidak bisa menelan begitu saja, tidak bisa terlena. Jangan menyederhanakan permasalahan hanya karena pernyataan resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang bisa saja bersifat sesaat," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang melalui pesan singkat, Minggu (5/5/2013).

Hal itu dikatakan Agus menyikapi informasi media massa bahwa ada pembukaan Kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford. Pemerintah Indonesia menyebut pembukaan kantor tersebut tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris.

Agus mengingatkan permasalahan Timor Leste. Sebelum melepaskan diri dengan Indonesia, kata dia, banyak pernyataan resmi pemerintahan berbagai negara yang mendukung Timor Leste tetap bergabung dengan Indonesia. Namun, akhirnya terbukti sikap negara lain tidak konsisten.

Agus menyinggung informasi bahwa pembukaan kantor itu dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi. Bahkan, dia menggunting pita dan memberikan sambutan. Jika laporan tersebut benar, Agus khawatir jika suatu saat Wali Kota Oxford tersebut menjadi menteri atau bahkan perdana menteri Inggris.

Agus menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus menghilangkan atau paling tidak meminimalkan dukungan politik luar negeri terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah juga harus menciptakan kesejahteraan rakyat Papua.

"Menciptakan rasa aman dan nyaman untuk hidup di Papua agar gerakan Papua Merdeka tidak akan laku. Kedua langkah itu harus dilakukan serius secara paralel karena menjadi kunci Papua tetap ada dalam naungan NKRI," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menugaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta dan meminta penjelasan terkait pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia belum menerima pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

    Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

    Nasional
    Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

    Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

    Nasional
    Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

    Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

    Nasional
    Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

    Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

    Nasional
    Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

    Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

    Nasional
    Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

    Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

    Nasional
    Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

    Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

    Nasional
    Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

    Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

    Nasional
    Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

    Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

    Nasional
    Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

    Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

    Nasional
    Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

    Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

    Nasional
    Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

    Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

    Nasional
    Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

    Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

    Nasional
    Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

    Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.