15 Bom Mobil di Baghdad

Kairo, Kompas - Di tengah suasana peringatan 10 tahun invasi AS ke Irak, Selasa (19/3), rangkaian serangan terkoordinasi terjadi di Baghdad dan sejumlah kota lain di Irak. Sedikitnya 56 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka akibat aksi kekerasan itu.

Gelombang ledakan itu mulai terdengar penduduk kota Baghdad sejak pagi hari sehingga mengingatkan pada bunyi ledakan bom-bom yang dijatuhkan pesawat pengebom Amerika Serikat (AS), sepuluh tahun silam.

Presiden AS George W Bush waktu itu memerintahkan invasi militer ke Irak pada 19 Maret 2003 waktu Washington atau 20 Maret 2003 waktu Baghdad dengan janji membangun sistem demokrasi di Irak.

Namun, yang terjadi adalah pertumpahan darah yang terjadi hingga hari ini akibat pertarungan kalangan elite politik negara itu lantaran buruknya sistem kelola negara.

Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, yang memantau perkembangan Irak dari Kairo, Mesir.

Hampir semua distrik besar di Baghdad yang dihuni mayoritas Syiah menjadi sasaran serangan hari Selasa. Sedikitnya 15 bom mobil diledakkan di Distrik Zafaraniyah, Baghdad Baru, Kadhimiyah, dan Iskandariyah.

Distrik Al-Sadr, yang dihuni mayoritas Syiah, menjadi sasaran ledakan ranjau. Serangan menggunakan senjata api otomatis juga terjadi di distrik elite Al-Mansour dan Saidiyah di Baghdad.

Aparat keamanan Irak segera menutup sebagian besar jalan utama di Baghdad menyusul serangkaian ledakan tersebut.

Ledakan ranjau juga terjadi di kota Baqouba, sekitar 60 kilometer arah utara Baghdad. Sementara di Ramadi, sekitar 100 kilometer sebelah barat Baghdad, seorang perwira aparat keamanan tewas dalam serangan di Distrik Al-Khalidiyah.

Deputi kepala keamanan kota Baghdad, Jenderal Hassan al-Baidhani, mengatakan, rangkaian serangan itu sudah diprediksi terjadi dan persiapan serangan tersebut itu diyakini dilakukan sejak jauh hari.

Sejauh ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas rangkaian serangan tersebut.

Namun para analis menyebutkan, akhir-akhir ini serangan mematikan di Irak sering diklaim dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Negara Islam Irak (ISI), yang diduga masih berafiliasi dengan jaringan Al Qaeda. Selain itu, ada juga sisa-sisa kelompok loyalis Partai Baath yang berkuasa pada era Saddam Hussein.

Pemilu ditunda

Situasi keamanan yang sangat labil ini juga membuat pemerintah pusat Irak menunda pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Anbar dan Nineveh di Irak utara.

Dua provinsi dengan mayoritas penduduk dari kelompok Sunni itu selama tiga bulan terakhir menjadi pusat demonstrasi antipemerintah yang dikuasai kelompok Syiah.

Ali Moussawi, juru bicara Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki, mengatakan, Selasa, keputusan penundaan pemilu itu diambil setelah ada permintaan dari berbagai kubu politik di dua provinsi itu. Menurut dia, beberapa kandidat dalam pemilu itu telah diancam atau bahkan dibunuh.

Krisis politik di Irak saat ini dipicu oleh tuduhan PM Maliki bahwa Wakil Presiden Irak Tareq Hashemi berada di balik rangkaian aksi kekerasan di Irak.

Pengadilan pidana Irak telah menjatuhkan vonis hukuman mati in absentia terhadap Hashemi, yang kini tinggal dalam pengasingan di Turki.

Krisis hubungan Maliki, yang berasal dari Syiah, dengan kelompok elite politik Sunni semakin parah dengan tindakannya menangkap para pengawal Menteri Keuangan Rafi al-Essawi yang berasal dari kubu Sunni, 21 Desember lalu. Maliki menuduh para pengawal Essawi terlibat aksi kekerasan. Essawi mengundurkan diri dari kabinet dua pekan lalu.

Setelah era Saddam Hussein berakhir, setiap kali terjadi krisis hubungan antar-elite politik di Irak selalu disusul peningkatan aksi kekerasan.

Berbagai milisi bersenjata yang diduga kuat dari kelompok Sunni akhir-akhir ini meningkatkan serangan untuk menggoyang pemerintahan PM Maliki.

Sejak awal Maret ini, tercatat sudah 167 korban tewas dalam berbagai aksi kekerasan di seantero Irak.(AP/AFP/Reuters/DHF)