YERUSALEM, RABU -
Dalam pemerintahan baru ini, Netanyahu menunjuk Livni sebagai menteri kehakiman. Pada masa pemerintahan sebelumnya, Livni sangat beroposisi terhadap Netanyahu. Namun, HaTnuah kini justru menjadi partai politik pertama yang menyatakan bergabung dalam koalisi.
Tim negosiator ini terbentuk begitu pemerintahan baru terbentuk. Netanyahu masih membutuhkan waktu untuk menyusun kabinetnya secara lengkap karena perolehan suara koalisi Likud-Beitenu yang dia pimpin tak sampai meraih suara mayoritas dalam pemilu parlemen. Dengan demikian, pemerintahan koalisi harus dibentuk.
Partai HaTnuah selama ini dikenal kencang mengampanyekan pembaruan dalam proses pembicaraan damai Israel-Palestina. Livni, ketua partai HaTnuah, bertanggung jawab atas hal ini saat menjadi menlu pada era Perdana Menteri Ehud Olmert tahun 2008.
Dalam pernyataannya, Selasa (19/2) malam, Netanyahu menekankan dirinya dan Livni bertekad menyamakan sikap serta persepsi untuk menyukseskan perundingan damai. Keberhasilan proses itu akan sangat berdampak pada keamanan dan kepentingan nasional Israel.
Apalagi, Netanyahu menambahkan, Israel kini menghadapi tantangan lebih berat, misalnya dari Iran, Suriah, dan gerilyawan Hezbollah. Untuk menghadapi ancaman itu, Israel harus mampu membentuk pemerintahan yang stabil dan bersatu.
”Mulai hari ini, Israel membuka diri demi mengupayakan perdamaian pada masa mendatang. Kami ingin bernegosiasi,” ujar Netanyahu. Dia juga memastikan setiap proses perundingan yang dilakukan akan tetap menjaga keamanan dan kepentingan nasional negeri itu.
Sementara itu Livni dalam pernyataannya menyebut, proses diplomasi damai adalah hal utama yang harus Israel lakukan.
Proses perundingan damai itu juga yang akan menjadi perhatian Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam kunjungannya ke Israel bulan depan.
Nimr Hammad, penasihat politik Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyebut penunjukan Livni sebagai sinyal positif bagi proses perundingan damai. ”Dia sangat paham rincian perundingan ini karena dia punya pengetahuan dan visi yang jelas soal bagaimana proses damai dilakukan,” ujar Hammad.(AFP/DWA)