Myanmar Minta Indonesia Membangun Shelter

Sittwe, Kompas - Pemerintah Myanmar meminta Indonesia ikut membantu membangun rumah tinggal sementara bagi pengungsi korban kerusuhan sektarian di Rakhine, Myanmar, pada Juni dan Oktober 2012. Tempat tinggal sementara menjadi kebutuhan terpenting mengingat pada April-Mei Myanmar akan memasuki musim hujan, yang akan mempersulit kondisi pengungsi.

Hal itu disampaikan Menteri Urusan Perbatasan Mayjen Thein Htay, Selasa (8/1), saat menjelaskan kondisi pengungsi kepada Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, seperti dilaporkan wartawan Kompas Wisnu Dewabrata dari Sittwe, ibu kota Rakhine, Myanmar.

”Kami mohon Indonesia memahami, bantuan riil yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pembangunan shelter,” ujar Htay.

Dalam kunjungan selama dua hari ke lokasi pengungsian di empat kota praja di Rakhine, yakni Kyauktauw, Maungdaw, Pauktaw, dan Sittwe, tampak 115.000 pengungsi berdesak-desakan di tenda serta gubuk darurat. Mereka adalah korban konflik berdarah antara warga Rohingya dan warga Arakan, penduduk asli Rakhine.

Htay menambahkan, Pemerintah Myanmar masih menemui kendala saat akan membangun shelter di lokasi tertentu. Mereka menghadapi resistensi warga yang keberatan jika di wilayah mereka dibangun tempat penampungan sementara warga Rohingya.

Di depan pejabat pemerintah pusat dan lokal Myanmar di kantor pemerintah Negara Bagian Rakhine, Selasa, Marty menawarkan asistensi dan konsultasi pengalaman Pemerintah Indonesia terkait proses registrasi kependudukan. Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan senilai satu juta dolar AS untuk digunakan membantu korban konflik.

Dalam kesempatan itu, Htay secara halus menolak tawaran asistensi registrasi kependudukan dan status kewarganegaraan Rohingya. Menurut Htay, status kewarganegaraan Rohingya masih harus dibahas dengan melibatkan seluruh warga negara Myanmar dan parlemen.

”Mohon dipahami, masalah itu perlu proses panjang dan harus melibatkan 60 juta rakyat Myanmar,” ujar Htay.

Lebih baik

Menanggapi keengganan pihak Myanmar itu, Marty menyebut hal itu tidak menjadi masalah. Dia menilai saat ini sikap Pemerintah Myanmar sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pada masa lalu.