Kisruh Konstitusi Coreng Revolusi

Pertarungan antara kubu islamis dan kubu sipil/liberal soal isu konstitusi Mesir secara lahiriah berakhir dengan pengesahan rancangan konstitusi itu menjadi konstitusi resmi oleh Presiden Muhammad Mursi, Selasa (25/12).

Namun, sejarah akan mencatat, kelahiran konstitusi baru Mesir pascarevolusi ibarat kelahiran bayi secara tidak normal. Konstitusi itu lahir di tengah pertarungan sengit antara kubu islamis dan kubu sipil/liberal sejak rezim Presiden Hosni Mubarak tumbang tahun lalu.

Pertarungan itu mencapai puncaknya selama sebulan terakhir ini, menyusul Dekrit Presiden Mursi yang kontroversial pada 22 November. Dua kubu sama-sama mengerahkan massa di jalanan yang berujung bentrok dan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

Pemandangan di ibu kota Kairo dan kota-kota lain di Mesir selama sebulan ini sungguh mencoreng citra revolusi Mesir. Betapa tidak, peristiwa itu terjadi justru di negara yang memiliki konstitusi negara dan tradisi kehidupan parlemen sejak era abad ke-19.

Kegagalan para elite politik Mesir pascarevolusi mencapai kompromi dalam isu konstitusi itu menjadi faktor utama meletusnya krisis politik di negeri itu. Kegagalan itu telah melahirkan rasa saling tak percaya. Lebih parah lagi, kedua kubu sama-sama berprasangka buruk secara ekstrem satu sama lain.

Ikhwanul Muslimin (IM) dan kubu islamis menuduh kubu sipil/liberal ingin menggagalkan lahirnya konstitusi baru dan pada gilirannya menumbangkan Presiden Mursi. Kubu sipil/liberal juga dituduh mendorong Mahkamah Tinggi Konstitusi (MK) membubarkan Dewan Konstituante yang didominasi kubu islamis.

MK pun ditengarai sedang menyiapkan keputusan pembubaran dewan penyusun konstitusi baru itu, yang dianggap dibentuk oleh parlemen yang cacat hukum.

Prasangka-prasangka itulah yang membuat Mursi menerbitkan dekrit, yang antara lain bertujuan mengamankan Dewan Konstituante.

Ingin menguasai

Sebaliknya, kubu sipil/liberal menuduh kubu islamis berusaha melahirkan konstitusi tanpa mengindahkan aspirasi elemen lain masyarakat Mesir. Kubu islamis dituduh ingin menguasai segala lini kekuasaan negara, yang bertujuan melahirkan rezim diktator baru.