Kisruh Konstitusi Coreng Revolusi

Pertarungan antara kubu islamis dan kubu sipil/liberal soal isu konstitusi Mesir secara lahiriah berakhir dengan pengesahan rancangan konstitusi itu menjadi konstitusi resmi oleh Presiden Muhammad Mursi, Selasa (25/12).

Namun, sejarah akan mencatat, kelahiran konstitusi baru Mesir pascarevolusi ibarat kelahiran bayi secara tidak normal. Konstitusi itu lahir di tengah pertarungan sengit antara kubu islamis dan kubu sipil/liberal sejak rezim Presiden Hosni Mubarak tumbang tahun lalu.

Pertarungan itu mencapai puncaknya selama sebulan terakhir ini, menyusul Dekrit Presiden Mursi yang kontroversial pada 22 November. Dua kubu sama-sama mengerahkan massa di jalanan yang berujung bentrok dan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

Pemandangan di ibu kota Kairo dan kota-kota lain di Mesir selama sebulan ini sungguh mencoreng citra revolusi Mesir. Betapa tidak, peristiwa itu terjadi justru di negara yang memiliki konstitusi negara dan tradisi kehidupan parlemen sejak era abad ke-19.

Kegagalan para elite politik Mesir pascarevolusi mencapai kompromi dalam isu konstitusi itu menjadi faktor utama meletusnya krisis politik di negeri itu. Kegagalan itu telah melahirkan rasa saling tak percaya. Lebih parah lagi, kedua kubu sama-sama berprasangka buruk secara ekstrem satu sama lain.

Ikhwanul Muslimin (IM) dan kubu islamis menuduh kubu sipil/liberal ingin menggagalkan lahirnya konstitusi baru dan pada gilirannya menumbangkan Presiden Mursi. Kubu sipil/liberal juga dituduh mendorong Mahkamah Tinggi Konstitusi (MK) membubarkan Dewan Konstituante yang didominasi kubu islamis.

MK pun ditengarai sedang menyiapkan keputusan pembubaran dewan penyusun konstitusi baru itu, yang dianggap dibentuk oleh parlemen yang cacat hukum.

Prasangka-prasangka itulah yang membuat Mursi menerbitkan dekrit, yang antara lain bertujuan mengamankan Dewan Konstituante.

Ingin menguasai

Sebaliknya, kubu sipil/liberal menuduh kubu islamis berusaha melahirkan konstitusi tanpa mengindahkan aspirasi elemen lain masyarakat Mesir. Kubu islamis dituduh ingin menguasai segala lini kekuasaan negara, yang bertujuan melahirkan rezim diktator baru.

Kubu sipil/liberal makin marah karena mereka merasa sebagai penggerak revolusi melawan rezim Presiden Mubarak, tetapi kubu islamis yang menikmati hasil revolusi itu.

Di tengah makin runcingnya pertentangan mereka, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali adu kekuatan di semua lini.

Presiden Mursi dan kubunya meminta Dewan Konstituante segera menyelesaikan rancangan konstitusi agar bisa diajukan dalam referendum.

Mursi menggunakan taktik cerdik dengan membekukan dekritnya pada 8 Desember. Namun, ia berkeras mengajukan rancangan konstitusi untuk disetujui rakyat melalui referendum, yang akhirnya digelar dalam dua tahap, yaitu pada 15 dan 22 Desember.

Taktik Mursi itu berhasil memecah barisan Front Penyelamatan Nasional (FPN) yang menjadi payung kubu oposisi. Salah satu pemimpin FPN, Hamdin Sabahi, memilih ikut referendum untuk memberi suara ”Tidak” atas rancangan konstitusi itu. Sementara pemimpin FPN yang lain, Mohamed ElBaradei, memilih memboikot referendum dan tetap menganggap rancangan konstitusi itu tidak sah.

Suara Sabahi lebih unggul atas suara ElBaradei di tubuh FPN sehingga front itu akhirnya memilih ikut referendum. Keikutsertaan FPN dalam referendum merupakan kemenangan pertama bagi Mursi.

Kemenangan kedua Mursi adalah mayoritas pemilih yang memberi suara ”Ya” dalam referendum itu. Kemenangan Mursi berlanjut setelah FPN juga memutuskan akan ikut pemilu parlemen mendatang.

Namun, di balik kemenangan itu, citra Mursi dan IM terpuruk karena Mursi dianggap ingkar janji. Saat berkampanye dalam pilpres putaran kedua, Mursi berjanji akan melahirkan konstitusi yang kompromistis. Mursi juga kehilangan citra sebagai presiden bagi seluruh rakyat Mesir. (Musthafa Abd Rahman, dari Kairo)