Percepat Evakuasi WNI

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah terus berupaya memulangkan 649 warga negara Indonesia yang berada di tempat penampungan sementara di Suriah. Namun, proses pemulangan para WNI tersebut masih sangat bergantung perkembangan situasi lapangan.

Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Michael Tene, saat dihubungi per telepon, Kamis (27/12). Saat ini seluruh WNI tersebut ditampung di tiga lokasi berbeda yang didirikan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Suriah, yakni di Damaskus, Aleppo, dan Latakia.

Dalam siaran pers Kamis pagi, Kemlu menyatakan mempercepat proses pemulangan WNI di Suriah. Hal itu disebabkan situasi di negara itu semakin memburuk.

”Kami selama ini selalu ingin memulangkan mereka secepat mungkin. Sepanjang tahun ini ada 4.865 WNI telah dipulangkan, sebanyak 1.496 orang dari mereka proses pemulangannya dibiayai pemerintah dalam 47 tahap,” ujar Tene.

Proses pemulangan dilakukan dengan terlebih dahulu memindahkan para WNI ke Beirut, Lebanon, baik lewat udara maupun darat, tergantung situasi di lapangan.

”Situasi di sana kan memang sangat tidak normal. Namun, dalam proses pemulangan tentunya kami sangat mempertimbangkan keselamatan para WNI tadi,” ujar Tene.

Dia juga memastikan para diplomat RI di Suriah masih akan bertugas memberi bantuan hingga seluruh WNI berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Pertemuan Moskwa

Sementara itu di Moskwa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meminta penyelesaian krisis di Suriah bisa dilakukan lewat dialog. Hal itu disampaikan Lavrov saat bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Makdad, Kamis.

Rusia menurut rencana akan menjadi tuan rumah perundingan antara pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dan pihak pemberontak, pekan ini.

Pertemuan itu akan difasilitasi utusan khusus PBB dan Liga Arab, Lakhdar Brahimi.

Sebelumnya Rusia membantah telah menyepakati sebuah rencana bersama dengan Amerika Serikat (AS) terkait upaya penuntasan krisis di Suriah.

Baik Rusia maupun Brahimi sama-sama ingin adanya inisiatif damai, untuk memunculkan sebuah pemerintahan transisi di Suriah hingga pemilihan umum digelar tahun 2014.

Meski demikian, belum jelas benar apakah usulan Brahimi itu memasukkan Assad dan rezimnya ke dalam proses tersebut. Rusia telah menegaskan tak akan mendukung rencana penggulingan Assad.

Di Istanbul, Turki, juru bicara Koalisi Nasional Suriah—payung kelompok oposisi—menegaskan akan mendukung apa pun solusi yang ditawarkan sepanjang tidak melibatkan Assad dan anggota rezim pendukungnya.

Penegasan senada juga disampaikan Pemerintah Perancis, yang menyebut Assad tak pantas dilibatkan karena tangannya ”berlumuran darah” 45.000 rakyat Suriah yang tewas akibat kekejamannya.

Sehari sebelumnya, Komandan Polisi Militer Suriah Letnan Jenderal Abulaziz al-Shalal membelot dan melarikan diri ke Turki. Shalal menyebut militer Suriah membantai rakyat tak bersenjata dan menghancurkan kota-kota serta pedesaan.

Kekerasan di lapangan terus berlanjut. Pasukan pemberontak menyerang akademi kepolisian dan pangkalan udara militer Suriah di Provinsi Aleppo. Pertempuran pecah di dekat basis militer Wadi Deif di Idlib.(AFP/AP/REUTERS/BBC/DWA)