Media Malaysia Tuding Habibie Pengkhianat Bangsa, Menlu Tak Tertarik Baca

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menilai tulisan mantan Menteri Penerangan Malaysia di sebuah koran lokal di negeri Jiran itu tidak perlu diperhatikan secara berlebihan. Marty pun enggan membaca tulisan mantan Menteri itu yang dinilai sudah mengejek Presiden ke-3 RI BJ Habibie dengan sebutan The Dog of Imperialism.

"Beginilah, ini kan jelas pandangan yang tidak-tidak. Saya belum baca artikel itu dan saya tidak tertarik untuk membacanya," ujar Marty, Selasa (11/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Marty mengatakan, pihaknya lebih baik fokus pada tugas-tugas lain daripada memedulikan tulisan seorang mantan menteri Malaysia tersebut. Kendati demikian, ia sendiri mengaku tidak terima jika ada salah satu tokoh Indonesia diejek oleh mantan pejabat Malaysia.

"Bahwa ada tulisan seperti itu jelas kita tidak menerimanya. Saya sangat berharap ini pandangan pribadi yang bersangkutan," tukas Marty.

Sebagaimana diketahui, mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin membuat sebuah tulisan pada koran di Malaysia yang terbit pada Senin (10/12/2012). Tulisan itu memaparkan persamaan tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim dengan mantan Presiden Indonesia, BJ Habibie. Tulisan itu menyebutkan bahwa Habibie sebagai pengkhianat bangsa Indonesia. Habibie juga digambarkan sebagai sosok egois, memualkan, serta pengkhianat bangsa.

Di dalam tulisan itu, Zainudin menuduh Habibie mengkhianati bangsa Indonesia dengan menuruti kemauan Barat dengan melepas Timor Timur. Sementara Anwar dituduh pengkhianat karena keinginannya menyerahkan persoalan ekonomi kepada IMF. Keduanya pun dijuluki sebagai "The Dog of Imperialism". Marty melihat hal ini jangan sampai menimbulkan polemik dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

Untuk menindaklanjuti kasus ini, Marty menilai ada cara lain yang bisa dilakukan selain menyampaikan nota protes. "Kami berpandangan sama tidak menerima hal itu. Tetapi, kita cari cara yang paling baik dan tepat untuk menyampaikan pandangan dari Indonesia," kata Marty.

Kementerian Luar Negeri, lanjut Marty, tidak ingin nantinya protes yang dilayangkan Indonesia justru bisa membuat porsi berlebih pada tulisan yang ditengarai hanya sebagai pandangan pribadi tersebut. "Jangan malah kita memberi pandangan itu lebih bobotnya dari yang sebenarnya," imbuh Marty.