PBB Gagal Lindungi Rakyat Sipil Sri Lanka

NEW YORK, KOMPAS.com - Sebuah laporan PBB atas kegagalan melindungi warga sipil dalam perang saudara Sri Lanka akan menyebabkan ''implikasi yang mendalam'' bagi PBB, demikian kata Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Publikasi laporan internal yang bocor ke tangan BBC itu , menurut Ban sebagai pelajaran yang harus dipelajari.

Sebuah panel senior akan memberikan saran kepadanya untuk mencegah kegagalan sistem yang bisa menyebabkan ''kegagalan yang parah'' di Sri Lanka.

Selama ini pemerintah dan pemberontak Tamil dituding melakukan kejahatan perang selama konflik berlangsung.

Konflik 26 tahun menyebabkan sedikitnya 100.000 korban tewas. Puluhan ribu korban lainnya belum dapat dikonfirmasi dalam pertempuran beberapa bulan terakhir sebelum konflik berakhir Mei 2009.

Sebuah penyelidikan awal PBB menyatakan kemungkinan lebih dari 40.000 orang tewas dalam lima bulan terakhir, perkiraan lain mengatakan angkanya kemungkinan lebih tinggi.

Pemerintah Sri Lanka sendiri memperkirakan korban tewas dalam bulan-bulan terakhir konflik mencapai 9.000 orang.

'Dilema yang sulit'

Dalam kajian internal menyimpulkan bahwa sejumlah badan PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Komisi HAM gagal dalam setiap tingkatan untuk bertanggung jawab dalam bulan-bulan terakhir konflik di Sri Lanka.

Laporan ini secara khusus menyoroti keengganan organisasi PBB untuk mempublikasikan angka korban dan keputusan untuk menarik staf dari zona perang, serta kegagalan untuk melaporkan bukti penembakan meluas yang dilakukan pemerintah.

Laporan ini merekomendasikan kajian komprehensif atas mandat pelaksanaan misi kemanusiaan dan perlindungan PBB.

''Saya bertekad bahwa PBB menarik pelajaran yang tepat dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dunia, terutama yang terjebak dalam konflik yang mencari bantuan ke PBB.''

Dia menambahkan peristiwa di Suriah menjadi pengingat terbaru bahwa misi utama PBB untuk melindungi warga sipil merupakan sangat penting.

Laporan ini telah diberitakan ke publik, dan kata Ban ''transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk legitimasi dan kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa.''

Sementara itu mantan badan HAM PBB, John Holmes, mengkritik laporan tersebut.

Holmes mengatakan PBB menghadapi "sejumlah dilema yang sangat sulit'' di waktu yang bersamaan dan bisa dikritik atas keputusan yang diambil.