Status Rohingya agar Diperjelas

VIENTIANE, SENIN - Pemerintah Inggris lewat Menteri Luar Negeri William Hague mendesak para pemimpin di Myanmar segera menuntaskan status kewarganegaraan warga etnis Rohingya.

Desakan itu disampaikan Hague, Senin (5/11), saat hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa (ASEM) ke-9 di Vientiane, Laos. ”Kami ingin masalah yang tak kunjung selesai itu bisa segera dicarikan jalan keluarnya oleh para pemimpin negeri itu lewat jalur politik,” ujar Hague.

Keprihatinan dilontarkan Hague menyusul kerusuhan berdarah bernuansa sektarian yang kembali terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar barat. Dalam insiden kali ini, 89 orang tewas dan ratusan orang lain terluka. Ribuan rumah dan bangunan dilaporkan terbakar, yang memaksa sedikitnya 100.000 orang mengungsi.

Kepada wartawan, Hague memastikan bakal mengangkat isu itu saat bertemu Presiden Myanmar Thein Sein yang juga hadir di KTT ASEM di Laos itu.

Saat ditanya apakah desakannya itu juga diarahkan kepada tokoh oposisi sekaligus pejuang demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, Hague menjawab diplomatis. ”Saya tak mengacu kepada satu orang tertentu. Saya harap masalah itu diselesaikan secara politik, termasuk oleh oposisi selain pemerintah,” ujar Hague.

Sikap diam

Selama ini banyak kalangan mempertanyakan, bahkan menyatakan kekecewaan mereka terhadap sikap diam Suu Kyi.

Suu Kyi, yang sekarang menjadi anggota parlemen Myanmar, terus berdiam diri, tak menyatakan sikap yang jelas terkait kasus Rohingya. Baru Sabtu lalu saat diwawancara BBC, dia membuat pernyataan mengejutkan.

Peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu mengaku tak mau menggunakan status ”kepemimpinan moral”-nya untuk memihak salah satu kubu di Rakhine, yang menurut dia telah saling serang dan bunuh. Dia mengaku paham kalau sikap itu akan mengecewakan banyak pihak.

Warga Rohingya selama ini diperlakukan sebagai pengungsi ilegal meski sudah puluhan tahun tinggal di wilayah Myanmar. Status kewarganegaraan mereka tak pernah diakui walau dalam pemilu tahun 2010 mereka dilibatkan.