Status Rohingya agar Diperjelas

VIENTIANE, SENIN - Pemerintah Inggris lewat Menteri Luar Negeri William Hague mendesak para pemimpin di Myanmar segera menuntaskan status kewarganegaraan warga etnis Rohingya.

Desakan itu disampaikan Hague, Senin (5/11), saat hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa (ASEM) ke-9 di Vientiane, Laos. ”Kami ingin masalah yang tak kunjung selesai itu bisa segera dicarikan jalan keluarnya oleh para pemimpin negeri itu lewat jalur politik,” ujar Hague.

Keprihatinan dilontarkan Hague menyusul kerusuhan berdarah bernuansa sektarian yang kembali terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar barat. Dalam insiden kali ini, 89 orang tewas dan ratusan orang lain terluka. Ribuan rumah dan bangunan dilaporkan terbakar, yang memaksa sedikitnya 100.000 orang mengungsi.

Kepada wartawan, Hague memastikan bakal mengangkat isu itu saat bertemu Presiden Myanmar Thein Sein yang juga hadir di KTT ASEM di Laos itu.

Saat ditanya apakah desakannya itu juga diarahkan kepada tokoh oposisi sekaligus pejuang demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, Hague menjawab diplomatis. ”Saya tak mengacu kepada satu orang tertentu. Saya harap masalah itu diselesaikan secara politik, termasuk oleh oposisi selain pemerintah,” ujar Hague.

Sikap diam

Selama ini banyak kalangan mempertanyakan, bahkan menyatakan kekecewaan mereka terhadap sikap diam Suu Kyi.

Suu Kyi, yang sekarang menjadi anggota parlemen Myanmar, terus berdiam diri, tak menyatakan sikap yang jelas terkait kasus Rohingya. Baru Sabtu lalu saat diwawancara BBC, dia membuat pernyataan mengejutkan.

Peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu mengaku tak mau menggunakan status ”kepemimpinan moral”-nya untuk memihak salah satu kubu di Rakhine, yang menurut dia telah saling serang dan bunuh. Dia mengaku paham kalau sikap itu akan mengecewakan banyak pihak.

Warga Rohingya selama ini diperlakukan sebagai pengungsi ilegal meski sudah puluhan tahun tinggal di wilayah Myanmar. Status kewarganegaraan mereka tak pernah diakui walau dalam pemilu tahun 2010 mereka dilibatkan.

Populasi warga Rohingya saat ini diperkirakan 800.000 orang di seluruh Myanmar. PBB menyebut warga Rohingya sebagai warga minoritas paling teraniaya di dunia.

Dalam kesempatan terpisah, M Choirul Anam dari Human Rights Working Group Indonesia mendesak Suu Kyi tegas dalam persoalan Rohingya.

”Jika dia menghindar, kredibilitasnya sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian patut dipertanyakan. Dia wajib mengintervensi untuk menyelesaikan konflik secara benar. Hitungan keuntungan politik harus dihindari,” kritik Choirul.

Secara terpisah, lembaga kemanusiaan Doctors Without Borders (MSF) dalam siaran persnya mengaku sangat kesulitan menyalurkan bantuan kemanusiaan dan obat-obatan ke wilayah konflik. Hal itu terutama disebabkan situasi keamanan yang belum sepenuhnya pulih dan akibat perpecahan di masyarakat yang masih terus terjadi.

”Saat kami dihalang-halangi, bahkan diancam, saat akan menyalurkan bantuan medis bagi mereka yang sangat membutuhkan, kondisi seperti itu menyebabkan ada puluhan ribu orang tanpa pasokan medis yang sebetulnya sangat mereka perlukan,” ujar Manajer Operasi MSF Joe Belliveau.

(AFP/DWA)