Polisi Tetapkan Tersangka Perusakan Masjid An Nasir

Kompas.com - 29/10/2012, 02:29 WIB
Editor

Bandung, Kompas - Polisi menetapkan Muhammad Asep Abdurahman sebagai tersangka perusakan Masjid An Nasir, yang digunakan oleh jemaah Ahmadiyah, pada Kamis (25/10) malam. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta seluruh pihak bisa mematuhi hukum dalam menyalurkan aspirasi mereka.

Penetapan tersebut diutarakan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, sewaktu ditemui di Bandung, Minggu (28/10). Penetapan Asep dilakukan sebagai kelanjutan dari rangkaian pemeriksaan terhadap anggota organisasi masyarakat Front Pembela Islam ataupun jemaah Ahmadiyah seusai kejadian.

”Untuk sementara, baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Putut.

Pada Kamis lalu, setidaknya 20 anggota FPI mendatangi Masjid An Nasir dan meminta agar simbol Ahmadiyah diturunkan dari dalam masjid. Permintaan itu tak digubris sehingga petugas kepolisian meminta dua kelompok itu berdiskusi di kantor polisi. Di sana, jemaah Ahmadiyah diminta untuk tidak menggelar shalat Id berikut penyembelihan hewan kurban.

Permintaan dari FPI juga tidak disetujui perwakilan Ahmadiyah. Asep yang ada di masjid kemudian memecahkan kaca jendela. Perusakan itulah yang kemudian dilaporkan kepada polisi. Selain kaca jendela, pintu gerbang masjid juga dilaporkan rusak akibat kejadian tersebut. Keributan di Masjid An Nasir mengakibatkan penyelenggaraan shalat id ataupun penyembelihan hewan kurban dipindahkan tempatnya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta seluruh pihak menaati hukum yang berlaku untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dalam kasus tersebut, dia menyesalkan FPI yang menggunakan jalan kekerasan untuk menghentikan aktivitas jemaah Ahmadiyah. Pada saat yang sama, dia juga meminta jemaah Ahmadiyah untuk menaati larangan beraktivitas, seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ujar Heryawan, hanya berwenang menegur sebuah ormas melalui tiga kali surat peringatan. Apabila tetap berlangsung, sanksi yang bisa dilakukan adalah menghapuskan namanya dari daftar LSM di kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Jawa Barat. (eld)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.