Anggito: Semua Usul Pemondokan Haji Akan Dipelajari

MEKKAH, KOMPAS.com - Kemenag akan mempelajari semua opsi pengadaan pemondokan bagi jamaah haji di Mekkah, baik untuk jangka pendek maupun panjang.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, di Mekkah, Selasa (23/10/2012) ini, mengatakan, semua opsi yang masuk akan dipelajari, termasuk rotasi hingga pembentukan Kampung Indonesia seperti yang diusulkan oleh beberapa kalangan.

Namun diingatkannya, untuk memiliki bangunan di Makkah, terutama di sekitar Masjidil Haram, tidak mudah, karena sepengetahuan Anggito tidak ada negara lain yang memiliki bangunan di sana.

Ketika disebutkkan sejumlah gedung yang berbendera suatu negara, seperti Iran dan Turki, dia menyebutkan hal itu tidak ada bedanya dengan Kantor Misi Haji Indonesia, yang juga memiliki kamar-kamar penginapan dan berbendera Merah Putih.

"Kantor ini kita sewa lima tahun, dan tiap tahun harga sewanya dibayarkan sesuai harga pasar," katanya.

Permasalahan gedung di Mekkah adalah izin pembangunan, dan masa sewa yang setiap tahun bisa berubah, meskipun punya ikatan sewa jangka panjang.

Pemilik gedung di Mekkah, menurut sejumlah kalangan, tidak mau rugi karena peminat yang tinggi, sehingga meskipun memiliki ikatan kontrak jangka panjang tetapi harga sewa ditentukan setiap tahun.

Di sisi lain, kualitas dan jarak pemondokan jamaah haji selalu dipermasalahkan banyak pihak, termasuk rencana pembangunan gedung pemondokan dengan sistem membangun, mengoperasikan lalu dialihkan (BOT) kepada pemilik tanah yang bisa berjangka 20-25 tahun.

Sistem BOT (build, operate, and transfer)itu dikabarkan pernah tercetus pada era Soeharto, lalu kini mencuat lagi seiring pelebaran Masjidil Haram dan peremajaan gedung di sekitarnya.

Beberapa kalangan mengusulkan kepada Kementerian Agama, untuk melanjutkan proyek BOT itu dengan kemasan lain, seperti Kampung Indonesia.

Sumber: Antara