Dewan Keamanan PBB Dukung Rencana Intervensi

New York, Jumat - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jumat (12/10), secara aklamasi meloloskan resolusi yang akan mengawali langkah intervensi militer internasional di Mali utara.

Dalam resolusi itu, DK PBB mendesak Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk segera menyerahkan rencana operasi militer yang lengkap. ECOWAS diberi waktu 45 hari guna merampungkan rencana detail yang bisa dilaksanakan guna membantu Pemerintah Mali merebut kembali wilayah utara negara itu yang dikuasai pemberontak dan kelompok militan.

”Ada keyakinan sedang terjadi situasi genting di Mali utara dan kita butuh tindakan segera. Namun, ini adalah operasi yang kompleks. Saya harap (resolusi) ini menjadi langkah awal dari sebuah rencana yang lebih mantap,” kata Gert Rosenthal, Duta Besar Guatemala untuk PBB, yang sedang mendapat giliran menjadi Presiden DK PBB bulan ini.

Kekacauan di Mali dimulai Maret lalu saat terjadi kudeta militer di Bamako untuk menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure yang dianggap lemah. Namun, seusai kudeta itu, terjadi pemberontakan suku Tuareg di bagian utara Mali.

Pemberontakan itu pun akhirnya dibajak kelompok militan Ansar-Dine yang memiliki hubungan dengan jaringan Al Qaeda di kawasan Magribi.

Kelompok itu merusak berbagai bangunan bersejarah di kota Timbuktu yang masuk daftar Situs Warisan Dunia Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Juni lalu. Mereka juga melakukan aksi kekerasan dan merekrut anak-anak sebagai prajurit.

Kurang lengkap

Uni Afrika (UA) telah meminta DK PBB, Juni lalu, mendukung intervensi militer ke Mali. Namun, waktu itu DK PBB meminta detail rencana operasi. Saat ECOWAS dan pemimpin sementara Mali, Dioncounda Traore, mengajukan rencana operasi militer tiga tahap, bulan lalu, DK PBB masih menganggap rencana itu kurang lengkap.

Dengan resolusi hari Jumat, DK PBB memerintahkan ECOWAS menyusun rencana lengkap yang meliputi konsep dan rencana operasi, peralatan yang dibutuhkan, hingga jumlah personel dan biaya yang diperlukan.

Perancis menjanjikan dukungan logistik bagi operasi tersebut. Sementara AS kemungkinan akan mendukung dari sisi pelatihan personel, informasi intelijen, dan kemungkinan penggunaan pesawat nirawak untuk misi pengintaian. Uni Eropa juga menyatakan siap mengirim 150 pelatih militer ke Mali untuk membantu persiapan operasi.

Setelah rencana lengkap itu tuntas, DK PBB akan mempertimbangkan resolusi kedua untuk memberikan lampu hijau bagi pelaksanaan operasi.

(AFP/AP/Reuters/DHF)