Minta Naik Gaji, Militer Argentina Unjuk Rasa

BUENOS AIRES, KOMPAS.com - Pasukan penjaga pantai dan polisi militer Argentina menggelar unjuk rasa, Rabu (3/10/2012) waktu setempat meminta kenaikan gaji. Mereka juga menuntut pemerintah memecat komandan kedua organisasi ini, sementara kongres mendesak penyelesaian terbaik untuk perselisihan ini.
 
Mogok kerja untuk mendesak kenaikan gaji di Argentina yang tingkat inflasinya bisa mencapai 20 persen adalah hal biasa.

Namun, inilah kali pertama sepanjang sejarah negeri itu, pasukan keamanan berseragam melakukan mogok kerja dan turun berunjuk rasa.

"Kami mendukung demokrasi. Unjuk rasa ini bukan pemberontakan. Tak ada hal yang aneh," kata seorang anggota polisi militer Fernando Parodi berteriak melalui pengeras suara di depan markas polisi militer di Buenos Aires, di mana ratusan pasukan berseragam hijau zaitun itu menerikkan slogan-slogan solidaritas.

"Kami pekerja, seperti warga lainnya. Kami juga perlu menghidupi keluarga," Parodi menambahkan.

Sebelumnya, pemerintah Argentina telah mencopot para pemimpin tertingga pasukan penjaga pantai dan polisi militer.

Aksi protes ini berlangsung sejak Selasa (2/9), ketika para perwira kedua cabang militer ini memprotes pemotongan gaji mereka hingga 70 persen. Aksi protes itu kemudian berkembang menjadi tuntutan kenaikan gaji.

Pemerintah Argentina berjanji untuk memperbaiki kebijakan yang memicu aksi unjuk rasa ini. Pimpinan kabinet, Juan Manuel Abal Medina mengatakan pemerintah tak akan menoleransi kekerasan. Selain itu kongres juga mengimbau peserta unjuk rasa menggelar aksinya di dalam koridor demokrasi yang baik.

Meski melakukan unjuk rasa, para aparat keamanan ini menjamin tugas-tugas mendasar mereka terutama seperti menjaga perbatasan tetap dilaksanakan.

Masalah memburuknya ekonomi membuat popularitas Presiden Christina Fernandez menurun tajam hingga level 24,3 persen pada September.

Padahal, setahun lalu sebelum dia terpilih menjadi presiden untuk masa jabatan kedua, popularitas Fernandez masih dalam kisaran 64,1 persen. Saat itu dia menjanjikan kebijakan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian negara.

Setelah terpilih kembali Oktober tahun lalu, Fernandez menerapkan kebijakan pengendalian nilai tukar mata uang, demi mencegah keluarnya investasi. Iklim investasi di Argentina semakin memburuk setelah menguasai saham mayoritas perusahaan energi terbesar negeri itu, YPF.