Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Verifikasi Klaim Malaysia

Kompas.com - 14/09/2012, 11:20 WIB
Kris R Mada

Penulis

BATAM, KOMPAS.com — Pemerintah seharusnya memverifikasi terlebih dahulu klaim polisi Malaysia soal penembakan warga negara Indonesia. Selama ini, tuduhan bahwa mereka tersangka perampok tidak pernah terbukti.

Anggota Komnas HAM, Johnny N Simanjuntak, mengatakan, polisi Malaysia selalu menggunakan alasan WNI yang ditembak mati adalah perampok. Namun, tuduhan itu tidak pernah dibuktikan sampai sekarang.

"Juni lalu, ada tiga WNI ditembak di Kuala Lumpur karena dituduh perampok. Sampai sekarang, tidak pernah jelas apakah mereka benar-benar perampok atau bukan," ungkap Johnny, Jumat (14/9/2012) di Batam, Kepulauan Riau.

Alasan serupa kembali digunakan saat polisi Malaysia menembak lima WNI bulan ini. Jony alias M Sin, Osnan, Hamid, dan Mahno ditembak polisi Malaysia di Ipoh, Negara Bagian Perak, Jumat (7/9/2012) dini hari. Adapun Diden dikabarkan ditembak pada Senin malam. Selain Mahno, empat korban disebutkan berdomisili di Batam.

Ironisnya, kata Jhonny, Pemerintah Indonesia terkesan menerima saja alasan Malaysia. Bahkan, pengumuman resmi Kementerian Luar Negeri soal kematian Jony dan kawan-kawan sangat mirip isi berita beberapa media Malaysia soal insiden itu. Beberapa media yang memberitakan insiden itu antara lain Bernama, Utusan, dan Berita Harian.

Berita selengkapnya dapat diikuti di topik "Malaysia Tembak Mati WNI di Perak"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Nasional
    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Nasional
    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nasional
    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

    Nasional
    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

    Nasional
    Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

    Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

    KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

    Nasional
    Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

    Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

    Nasional
    Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

    Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

    Nasional
    Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

    Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

    Nasional
    Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

    Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

    Nasional
    Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Nasional
    Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

    Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com