Kompas.com - 21/08/2012, 07:46 WIB
EditorKistyarini

MOSKWA, KOMPAS.com — Rusia menyatakan, terdapat banyak bukti bahwa pemberontak Suriah memperoleh banyak senjata buatan Barat, yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan negara Eropa berperan mengobarkan kekerasan yang terus berlanjut di negara terbelah itu.

Tanggapan Wakil Menteri Luar Negeri Gennady Gatilov itu menggemakan suara yang menyatakan negara Barat dan Arab gagal mengakhiri kemelut melalui diplomasi, seperti rencana perdamaian mantan penengah Kofi Annan.

Barat menuduh Moskwa memungkinkan Presiden Suriah Bashar al-Assad bertindak dengan berulang kali memveto resolusi PBB untuk menekan Pemerintah Suriah, yang membeli senjata dari Rusia dengan nilai hampir satu miliar dollar AS tahun lalu.

"Semakin banyak bukti, termasuk di media, bahwa oposisi Suriah mendapat pasokan senjata buatan Barat secara besar-besaran melalui negara ketiga," kata Gatilov di Twitter-nya, Senin (20/8/2012). Ia tidak merinci pernyataannya.

Amerika Serikat dan Inggris menyatakan memberi bantuan nonsenjata kepada pemberontak, seperti sarana perhubungan. Arab Saudi dan Qatar, dua lawan kuat Arab terhadap Assad, diyakini mendanai aliran senjata untuk pemberontak.

Dalam mengumumkan pengunduran dirinya sebagai utusan perdamaian pada akhir bulan lalu, Annan menyatakan sikap saling tuduh menyebabkan kebuntuan atas kemelut yang telah berlangsung selama lebih dari 17 bulan itu.

Rusia sangat menentang campur tangan asing di Suriah dan terus mendukung rencana perdamaian enam pasal usul Annan. Moskwa berulang kali meminta Barat dan Arab menekan pemberontak untuk menghentikan pertempuran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tanggapan Gatilov itu muncul beberapa hari setelah laporan PBB, yang menilai bahwa pasukan Assad dan pemberontak, yang secara luas mendapat dukungan Barat dan sebagian besar negara teluk Arab, melakukan kejahatan perang.

Pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menuduh Barat mengingkari kesepakatan dengan membantu membuat pemerintah peralihan di Suriah dan memperpanjang pertumpahan darah dengan mendorong pemberontak terus melawan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada awal bulan ini menyatakan, Amerika Serikat dan Turki mengkaji semua langkah untuk membantu pemberontak Suriah, termasuk daerah larangan terbang di sana saat kemelut mendalam.

Lavrov dalam wawancara dengan Sky News Arabia, Sabtu (18/8/2012), menyatakan, setiap upaya untuk menggunakan pertimbangan kemanusiaan sebagai dalih membangun daerah larangan terbang atau wilayah keamanan di tanah di Suriah "untuk tujuan militer" tidak dapat diterima.

Beberapa hari setelah Hillary berbicara, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Panetta menyatakan daerah larangan terbang bukan isu utama, dan koran Turki mengutip Duta Besar AS di Ankara mengatakan, ada hambatan hukum dan praktis terkait zona larangan terbang.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X