Australia Didesak Buka Pusat Pemrosesan Pengungsi

CANBERRA, KOMPAS.com - Tiga panel ahli yang diangkat pemerintah Australia guna mengkaji cara mengatasi kedatangan pencari suaka, telah mengusulkan agar dibuka pusat  pemrosesan pengungsi di Nauru dan Papua Nugini.

Mereka juga meminta agar kuota penerimaan pengungsi dinaikan menjadi 20.000 jiwa dalam setahun.

Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, mendukung laporan yang dibuat mantan kepala angkatan bersenjata, Angus Houston, tersebut dan mengatakan kepada anggota partainya di parlemen, Partai Buruh agar menerima semua rekomendasi dari panel ahli.

Namun Partai Hijau, yang selama ini menolak pemrosesan pengungsi di luar negeri, menolak rekomendasi itu. Sementara partai oposisi menyerukan agar pemerintah membuka pusat pemrosesan di Nauru dan Pulau Manus.

Dalam keterangan persnya kepada media di Canberra, Marsekal Angus Houston mengatakan, mereka bekerja sepenuhnya dalam dua bulan terakhir guna menyarankan formula terbaik guna mengurangi perjalanan para pencari suaka ke Australia, yang sering memakan korban di laut.

"Kami mengkaji semua berdasarkan apa yang kami lihat bermanfaat." kata Houston yang bekerja bersama dua orang lainnya, seorang diplomat senior, Michael L'Estrange, dan ahli masalah pengungsi, Paris Aristotle.

Mengenai kebijakan pihak oposisi yang akan mengusir kembali kapal pencari suaka ke perairan internasional, panel mengatakan bahwa hal itu tidak praktis dilakukan untuk bisa mengusir para pencari suaka tersebut.

Menurut laporan koresponden Kompas di Australia, L Sastra Wijaya, mantan kepala angkatan bersenjata tersebut mengatakan bahwa panel mereka prihatin, dengan banyaknya korban yang tewas di laut dalam perjalanan ke Australia.

Dari tahun 2001 sampai Juni 2012, sebanyak 964 pencari suaka dan ABK tewas. Dari jumlah itu, 604 orang tewas sejak bulan Oktober 2009.

"Tidak melakukan hal apapun bukan hal yang bisa kita lakukan." kata Houston.

Setelah mereka mengumumkan hasil kerja panel, Houston menegaskan agar RUU baru segera diajukan ke parlemen dan pusat pemrosesan di Nauru dan Papua Nugini, segera dibuka.

Pusat pemrosesan di Pulau Manus di Papua Nugini, sebelumnya digunakan di jaman pemerintahan Partai Liberal di bawah pemerintahan John Howard, demikian juga dengan fasilitas Nauru.

Pihak oposisi sebelumnya memang mendukung pembukaan kedua fasilitas itu, namun pemerintah ingin bekerja sama dengan Malaysia.

Menurut Angus Houston, pemrosesan pencari suaka di dalam Australia sendiri memberi motivasi besar bagi para pengungsi, untuk datang.

Sementara itu, Dutabesar Indonesia untuk Australia, Primo Alui Joelianto, Jumat (9/8/2012) lalu mengunjungi pusat penahanan Arthur Goorie di Brisbane. Ia bertemu dengan 23 orang ABK WNI, yang sedang menjalani proses hukum atas tuduhan penyelundupan manusia.