Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI: Sikapi Beda Awal Ramdhan dengan Dewasa

Kompas.com - 19/07/2012, 23:44 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Perbedaan pendapat soal awal Ramadhan sudah sering kali terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Umat Islam diharapkan menerima kenyataan itu dengan dewasa, toleran, dan saling memaklumi.

Imbauan itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, usai mengikuti Sidang Itsbat di Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (19/7/2012) malam. "Perbedaan pendapat itu harus disikapi dengan penuh kedewasaan, toleransi, dan saling memaklumi. Tak boleh disikapi dengan ego kelompok," kata Ma'ruf.

Dia berharap, para pemimpin organisasi Islam terus menyosialisasi perlunya toleransi kepada umat Islam. Dengan begitu, kondisi sekarang ini tak memicu konflik.

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Agama menetapkan awal puasa jatuh pada Sabtu (21/7/2012). Sementara, Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam lain mulai berpuasa terlebih dahulu, yaitu sejak Jumat (20/7/2012).

Menurut Ma'ruf, perbedaan itu beberapa kali terjadi karena masing-masing organisasi Islam menentukan awal Ramadhan dengan metode dan pendekatan berlainan. Hingga kini, itu belum bisa disatukan dalam satu kriteria yang sama.

"Mungkin kita memerlukan teleskop canggih yang bisa merukyat (melihat) hilal dengan ketinggian sampai 0,5 derajat. Mungkin itu bisa mengurangi perbedaan pendapat," katanya.

Awal Ramadhan dapat ditetapkan secara berbeda, antara lain karena ada ketidaksamaan kriteria tinggi hilal di ufuk barat saat matahari terbenam. Sebagian besar organisasi Islam mensyaratkan, hilal harus setinggi 2 derajat di atas ufuk sehingga bisa dilihat dengan kasat mata.

Namun demikian, sebagian lain menilai bahwa keberadaan hilal menurut perhitungan astronomi sudah cukup untuk menentukan awal puasa, meski tidak sampai 2 derajat atau tak terlihat kasat mata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

    Nasional
    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com