Thailand dan Kamboja Menarik Pasukan

PHNOM PENH, RABU - Militer Kamboja dan Thailand, Rabu (18/7), sama-sama menarik pasukan mereka dari wilayah perbatasan darat di dekat situs Warisan Budaya Dunia Candi Preah Vihear, yang selama ini disengketakan.

Proses penarikan baru dijalankan setahun setelah Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memerintahkan kedua belah pihak melakukan proses demiliterisasi.

Seperti diwartakan, sengketa yang terjadi di antara kedua negara pada tahun 2011 telah memicu aksi saling serang, yang mengakibatkan sejumlah korban jiwa dan luka dari kedua belah pihak.

”Sekarang waktu yang tepat mengimplementasikan putusan ICJ,” ujar Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh saat berpidato dalam upacara penarikan pasukan.

Akan tetapi, dalam pidato yang ditayangkan langsung stasiun televisi Pemerintah Kamboja itu, Banh memperingatkan, proses penarikan tidak menjamin perdamaian total sudah terjadi di sana.

Setelah penarikan pasukan, kedua negara diharapkan menempatkan personel kepolisian dan penjaga keamanan sebagai pengganti tentara.

Pemerintah Kamboja dilaporkan menarik 500 personel militernya dari kawasan Preah Vihear. Mereka kemudian digantikan oleh 250 polisi dan 100 petugas keamanan.

Candi bersejarah dari abad ke-11 itu ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia milik Kamboja. Namun, akses jalan masuk ke candi itu berlokasi di wilayah Thailand.

Acuan tim pemantau

Yutthasak Sasiprapa, Wakil Perdana Menteri Thailand untuk Urusan Keamanan Nasional, memastikan pihaknya juga melakukan langkah sama, menarik dan mengganti personel militernya dari sana.

”Sekarang kami bersama Kamboja juga telah mengatur sebuah tim bersama, yang akan membahas sekaligus menyusun kerangka acuan untuk dijadikan patokan oleh tim pemantau asal Indonesia,” katanya.

Penugasan tim pemantau asal Indonesia dihasilkan melalui mekanisme perundingan di ASEAN sebelumnya atas gagasan Indonesia.

Tim itu akan melakukan pemantauan di lokasi perbatasan yang disengketakan seluas 4,6 kilometer persegi.

”Penarikan pasukan memang dilakukan, terutama untuk memberi jalan dan kesempatan bagi tim pemantau asal Indonesia,” ujar Anusorn Eiemsaard, wakil juru bicara Pemerintah Thailand.

Insiden bersenjata di antara kedua negara di lokasi sengketa itu sempat terjadi dua kali, Februari dan April, tahun lalu.

Pada insiden Februari dilaporkan, 10 orang tewas, sementara pada insiden April sedikitnya 18 orang dilaporkan tewas.

Keputusan ICJ tak kunjung dilaksanakan selama setahun karena kedua belah pihak sama-sama mengambil sikap menunggu. (AFP/DWA)