Gelar Baru Kim Jong Un

SEOUL, RABU - Pemimpin muda yang juga penerus takhta kekuasaan Korea Utara, Kim Jong Un, kembali dianugerahi jabatan tertinggi di negeri itu, Marsekal Republik Rakyat Demokratik Korea. Anugerah itu diyakini menjadi gelar tertinggi pamungkas yang diterimanya.

Dengan gelar terbaru itu, posisi Jong Un menjadi tak terbantahkan. Dia memiliki kekuasaan penuh atas militer di negeri itu, yang disebut memiliki kekuatan personel 1,2 juta orang.

Penganugerahan gelar tertinggi militer itu dilakukan Selasa (17/7), tetapi baru diumumkan, Rabu, oleh jaringan kantor berita pemerintah KCNA. Dalam pemberitaannya, KCNA menyebut seluruh rakyat Korut bersuka cita merayakan gelar tertinggi baru pemimpin mudanya itu.

Gelar baru bagi Jong Un diberikan hanya dua hari setelah pemberhentian Panglima Angkatan Bersenjata Ri Yong Ho. Ri, salah satu tangan kanan ayah Jong Un, Kim Jong Il, digeser dengan alasan kesehatan. Selain itu, juga ada promosi yang diberikan kepada Hyon Yong Cho sebagai wakil marsekal. Sosok Yong Cho relatif belum dikenal sebelumnya.

Penggantian Ri Yong Ho membuat terkejut sejumlah pengamat. Mereka juga mengaku tidak percaya dengan alasan kesehatan yang menjadi alasan resmi proses pergantian itu.

Pangkat marsekal yang kini disandang Jong Un sebelumnya juga pernah dianugerahkan kepada mendiang kakeknya, Kim Il Sung, dan kepada Kim Jong Il. Il Sung, yang juga pendiri negeri itu, dianugerahi pangkat tertinggi militer Korut itu tahun 1992, dua tahun sebelum tewas terkena serangan jantung.

Adapun Jong Il menyandang gelar marsekal secara anumerta pada Februari 2012, dua bulan setelah kematian mendadak, juga akibat serangan jantung.

”Gelar (marsekal) itu adalah satu-satunya tersisa yang bisa dianugerahkan kepada Jong Un untuk melengkapi dirinya sebagai penguasa tertinggi, baik di kalangan militer maupun partai komunis,” ujar Kim Yong-hyon, pengamat Korea Utara dari Dongguk University, Korea Selatan.

Pantau ketat

Tak lama setelah penganugerahan gelar tertinggi militer itu, Pemerintah Korsel, yang dipimpin Presiden Lee Myung-bak, menggelar pertemuan keamanan tingkat tinggi. Myung-bak memerintahkan pejabatnya memantau perkembangan situasi di Korut secara saksama.

Kementerian Pertahanan Korsel menegaskan belum ada laporan perubahan aktivitas militer Korut, terutama di perbatasan.

Sementara itu, China lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hong Lei, menunjukkan dukungannya terhadap Korut dengan menyebut Korut sebagai ”tetangga yang bersahabat”.

”Kami berharap di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, proses pertumbuhan di Korut, termasuk di Partai Para Pekerja Korea, berlangsung mulus di masa mendatang,” papar Hong Lei dalam pernyataan tertulis.

Peremajaan

Pergantian Ri Yong Ho sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Korut dipercaya berdasarkan keinginan Jong Un meremajakan jajaran pemimpin di sekitarnya. Beberapa pejabat senior telah diganti, termasuk mantan Menteri Angkatan Bersenjata Kim Yong Chun, dan juga pejabat tinggi Kepolisian Rahasia, U Dong Chuk.

”Apa yang dilakukan Jong Un sekarang termasuk untuk memastikan rantai komando militer tetap pendek,” ujar Chang Yong- seok, peneliti di The Institute for Peace and Unification.

Analisis lain disampaikan Yun Duk-min dari The Akademi Diplomatik Nasional Korea. Yun mengatakan, penguasaan militer harus dilakukan jika Jong Un ingin memastikan proses perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat berjalan tanpa hambatan.

Kebijakan mengutamakan militer (Songun) oleh Kim Jong Il dinilai justru merusak mengingat hampir seluruh sektor perekonomian dikuasai militer. ”Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan proyek bisnis yang menguntungkan tidak jatuh ke tangan militer,” ujar salah seorang pejabat Kemlu Korsel.

Kontrol efektif terhadap militer Korut sangat krusial, terutama jika pemerintahan baru Korut memang ingin memperbaiki kesejahteraan rakyatnya.(REUTERS/AFP/DWA)