Presiden: Cegah Eskalasi Konflik di Laut China Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar 6 negara yang bersengketa di perairan Laut China Selatan berupaya mencegah terjadinya eskalasi konflik. Jangan sampai terjadi perselisihan terbuka antarmiliter dari negara-negara yang bersengketa seperti yang terjadi di masa lalu.

"Negara yang bersengketa harus berupaya sebaik mungkin untuk mengelola sengketa di Laut China Selatan," kata Presiden Yudhoyono ketika hadir pada peluncuran Jurnal Strategic Review dan Strategic Review Forum di Jakarta, Senin (17/7/2012).

Turut hadir pada peluncuran itu, antara lain, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Timor Leste Ramos Horta, dan mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, para duta besar, dan lainnya.

Menurut Presiden, negara-negara di sekitar kawasan juga harus membantu pihak yang bersengketa mengelola permasalahan dan menjaga situasi tetap dingin. Maka itu, ASEAN dan Kelompok Kerja China berupaya untuk menghasilkan pedoman perilaku (code of conduct) terkait sengketa di perairan Laut China Selatan.

Hal ini, kata Presiden, membantu meningkatkan upaya membangun tingkat kepercayaan di kawasan. Selain itu, pedoman perilaku ini juga turut membantu menjaga stabilitas di kawasan Laut China Selatan.

Seperti diwartakan, ketegangan yang terjadi antarnegara pengklaim di Laut China Selatan, terutama antara China dan Filipina, terus terjadi. Sebanyak 30 kapal nelayan asal Hainan, China, dilaporkan masuk ke wilayah perairan dekat gugus karang Yongshu di sekitar Kepulauan Spratly, Senin. Padahal, sehari sebelumnya, Angkatan Laut China baru saja menarik kapal perangnya, yang kandas di perairan Beting Half Moon, sekitar 110 kilometer sebelah barat pantai Provinsi Palawan, Filipina.

Keberadaan 30 kapal nelayan China kali ini menjadi kehadiran terbesar armada kapal berbendera China di wilayah sengketa di Laut China Selatan. Terkait hal ini, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-45 pekan lalu di Phnom Penh, Kamboja, gagal menghasilkan komunike bersama.