Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merkel: Sejak Adanya MK Penegakan HAM di Indonesia Bagus

Kompas.com - 10/07/2012, 22:04 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kanselir Jerman, Angela Merkel, menilai bahwa sejak adanya Mahkamah Konstitusi, penegakan HAM di Indonesia mengalami peningkatan dan bisa dikatakan bagus.

Dasar dari penilaian Merkel tersebut mengacu pada perlindungan hukum atas masyarakat Indonesia melalui putusan MK.

"Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia maka penegakan HAM di Indonesia bagus. Hal itu karena Mahkamah Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hukum masyarakat melalui amar putusannya," ujar Angela Merkel, Kanselir Jerman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/07/2012).

Angela menambahkan, keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah sinyal positif bagi demokrasi.

MK selama ini menurutnya dalam menguji undang-undang tidak tebang pilih dan kabar gembira lagi yang didapatnya adalah bahwa hasil keputusan MK berpihak pada rakyat yang dirugikan oleh undang-undang hasil "persekongkolan" eksekutif dan legislatif.

Menanggapi pernyataan dari Angela Merkel tersebut, ketua MK Mahfud MD menilai bahwa proses penegakan HAM di Indonesia bagus.

Menurut Mahfud kebebasan beragama di Indonesia terjamin sebagaimana yang disebutkan dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, Mahfud juga menjelaskan pada Merkel, laporan mengenai pelanggaran beragama adalah contoh kecil saja di Indonesia.

"Pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia adalah contoh kecil saja. Wajar dalam hidup bernegara ada gesekan tapi perlu diusahakan jika pelanggaran kecil itu tidak meluas dan harus bisa diminimalisir. Jika mengacu pada putusan MK memang diakui melindungi rakyat. Buktinya ya 187 undang-undang yang digagalkan MK karena merugikan rakyat," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com