Pemukiman Kumuh Digusur, Warga Haiti Protes

PORT AU PRINCE, KOMPAS.com - Lebih dari 1.000 orang melakukan aksi jalan kaki di ibukota Haiti, Port-au-Prince, untuk memprotes rencana pemerintah menggusur permukiman-permukiman kumuh di negeri tersebut.

Rencana pemerintah ini terutama diarahkan ke permukiman-permukiman di lereng-lereng perbukitan karena berpotensi mengakibatkan tanah longsor.

Menteri Lingkungan Haiti, Pierre Andre Gedon mengatakan pemerintah akan membangun gorong-gorong dan menghijaukan kembali perbukitan Jalousie sebagai upaya untuk mencegah banjir di ibukota pada musim hujan.

Namun, warga menentang rencana ini dan menyatakan mereka tak sanggup membeli rumah di tempat lain negeri itu. Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan dia merasakan warga miskin secara tidak adil memang menjadi sasaran utama. "Keputusan pemerintah selalu tidak menguntungkan rakyat miskin. Warga kaya yang memiliki rumah-rumah besar tidak terkena dampaknya," kata warga itu kepada wartawan.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Rose-Anne Auguste mengatakan pemerintah akan menggelar proyek-proyek perumahan yang ditawarkan untuk warga miskin.

"Kami tak akan membiarkan warga membahayakan diri mereka sendiri hidup di perkampungan kumuh yang bisa longsor setiap saat," tegas Auguste.

Perumahan minim

Pemerintah Haiti sendiri mengatakan saat ini masih berupaya untuk merumahkan kembali warga korban gempa pada 2010 lalu yang menghancurkan sebagian besar kota Port-au-Prince.

Saat ini ratusan rumah tengah dibangun di bagian utara ibukota, namun jumlahnya terlalu sedikit untuk menampung 140.000 korban gempa yang masih tinggal di penampungan pengungsi.

Sebagai upaya agar para pengungsi mau tinggal di luar penampungan, maka pemerintah Haiti dan lembaga donor internasional menyediakan subsidi satu tahun kontrak rumah.

Sementara sebagian korban gempa lainnya pindah ke permukiman kumuh Jalouise yang kini menjadi target penggusuran pemerintah. Port-au-Prince kota berpenduduk sekitar tiga juta orang itu kini semakin disesaki bangunan perumahan di lereng-lereng perbukitannya.

Kondisi ini disebabkan pemerintah gagal menyediakan sarana perumahan layak yang terjangkau masyarakat.

Tinggal di lereng-lereng bukit bukanlah tanpa risiko. Banyak rumah-rumah itu longsor saat musim hujan dan tak jarang longsor mengakibatkan korban jiwa.