NATO Diminta Selidiki Tewasnya Warga Sipil Libya

Organisasi pemantau HAM mendesak NATO untuk melakukan penyelidikan terhadap kematian warga sipil dalam serangan udara di Libya tahun lalu.

Human Rights Watch yakin serangan udara NATO yang menewaskan setidaknya 72 warga sipil dan menyatakan organisasi itu harus bertanggungjawab.

"Kami meminta dilakukan penyelidikan yang cepat, dapat dipercaya dan seksama," kata Fred Abrahams dari HRW kepada BBC News.

NATO bersikeras melakukan upaya untuk meminimalisir dampak bagi masyarakat sipil.

Mereka juga menyatakan tidak dapat bertanggungjawab karena tidak ada yang dapat mengkonfirmasi jumlah kematian.

Pesawat NATO melakukan serangan mendadak tahun lalu, dengan sasaran pasukan tentara yang setia terhadap Kolonel Muammar Gaddafi.

Maret lalu, organisasi HAM lain, Amnesty International, mengatakan telah mendata jumlah korban tewas dalam serangan udara yaitu 55 orang, termasuk 16 anak-anak dan 14 perempuan.

Amnesty menyatakan kecewa karena NATO gagal untuk menginvestigasi kasus tersebut.

Intinya kampanye serangan udara oleh NATO di Libya tahun lalu adalah untuk melindungi penduduk sipil, jadi berapa banyak jumlah orang yang tewas masih menjadi masalah yang sensitif, seperti laporan koresponden diplomatik BBC, Bridget Kendall.

Rincian bukti

Dalam laporan yang dipublikasikan Senin (14/5/2012), HRW mengatakan telah mempelajari rincian bukti yang mengklaim kematian warga sipil dalam delapan serangan udara terpisah yang dilakukan NATO.

Salah satu kasus, disebutkan pemboman pertama yang dilakukan NATO menewaskan 14 orang, dan bom kedua, tak lama kemudian, menewaskan 18 orang lagi yang tengah membantu para korban sebelumnya.

Abrahams menekankan yang menjadi perhatian oleh penulis laporan itu adalah para keluarga tidak ditawarkan kompensasi.

"Sampai sekarang, NATO masih menyangkalnya," kata dia.

"Mereka menolak untuk memberikan informasi mengenai bagaimana mereka tewas dan menolak untuk menyelidiki, dan ini tidak ada transparansi".

"Saya pikir ini akan membuat kematian warga sipil menjadi tidak berguna, karena jika di masa depan NATO menolak untuk mengakui kesalahan mereka dan memperbaikinya".

NATO mengatakan siap bekerja sama dengan otoritas Libya yang baru.