Tentara Gulingkan Panglima Militer PNG

PORT MORESBY, KOMPAS.com — Sejumlah tentara Papua Niugini memberontak dan mengganti panglima militer di Port Moresby, kantor berita dan pejabat Australia melaporkan, Kamis (26/1/2012).

Krisis itu terjadi di tengah kekacauan politik di mana dua pemimpin saling mengklaim sebagai perdana menteri yang sah. Australian Broadcasting Corp. (ABC) melaporkan tentara-tentara pemberontak itu merupakan pengikut perdana menteri yang tersingkir, Sir Michael Somare. Belum jelas apakah pemberontakan itu merupakan upaya kudeta.

Sekitar 10 hingga 12 tentara melumpuhkan penjaga markas besar militer di Murray Barracks dan menempatkan panglima Angkatan Bersenjata Papua Niugini (PNGDF), Brigadir Jenderal Francis Agwi, dalam tahanan rumah.

Mantan atase pertahanan PNG untuk Indonesia, Kolonel Safa, kemudian mendeklarasikan diri sebagai panglima PNGDF, ABC melaporkan. Tidak terjadi pertumpahan darah dalam pemberontakan itu.

Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Australia membenarkan bahwa pemimpin pertahanan digulingkan. "Kami mengkhawatirkan perkembangan yang terjadi dalam semalam di Port Moresby," demikian pernyataan departemen yang menjadi misi diplomatik asing terbesar di PNG itu.

"Kami mendesak agar situasi ini bisa diselesaikan sesegera mungkin dan rantai komando Angkatan Bersenjata Papua Niugini bisa dipulihkan," lanjut pernyataan itu.

Perdana Menteri PNG Peter O'Neill mengatakan pada Australia bahwa "pihak berwenang sudah mengambil langkah untuk mengatasi keadaan". PNG merupakan bekas koloni Australia yang menjadi pemberi bantuan utama negara itu. O'Neill belum memberi pernyataan resmi tentang situasi tersebut, kata kantor perdana menteri kepada AP.

Selama beberapa bulan terakhir, terjadi perebutan kekuasaan antara Somare dengan O'Neill di negara itu. Bulan lalu, Mahkamah Agung dan Gubernur Jenderal Sir Michael Ogio menyatakan dukungan kepada Somare. Sebelumnya, MA menyatakan Somare diturunkan secara tidak sah dari kursi perdana menteri saat menjalani pengobatan di luar negeri.

Namun, Ogio berubah pikiran beberapa hari kemudian dengan mengatakan dia mendapat masukan hukum yang buruk sehingga secara tidak benar memberikan kembali jabatan PM kepada Somare.