Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyalur TKI Sesalkan Otopsi Jenasah Tarlem

Kompas.com - 08/01/2012, 19:33 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menyesalkan putusan keluarga dan Migrant Care yang membawa jenasah Tarlem binti Unus Tajeum (37) ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani otopsi. PPTKIS beralasan pelaksanaan otopsi melanggar kewenangan pemerintah.

"Saya kecewa dengan sikap Migrant Care yang seenaknya membawa jenasah ke RSCM. Padahal, pemerintah bermaksud langsung membawa ke rumah keluarga," kata Abdul Barri selaku Direktur Operasional PT Delta Rona Adiguna, perusahaan yang memberangkatkan Tarlem ke Jordania.

Ia beralasan, perusahaan bertanggung jawab terhadap pemulangan jenasah. Ia berharap keluarga korban dan Migrant Care memerhatikan prosedur yang ditentukan pemerintah.

Sementara itu, Migrant Care beralasan ada kejanggalan dalam penyebab kematian. "Tanggal 14 Desember (2011) datang utusan dari BNP2TKI yang memberitahukan keluarga tentang kematian almarhumah. Tapi, saat itu dia bilang, 'Tolong jenasah enggak usah diotopsi,'" kata Elly Anita, pendamping dari Migrant Care.

Selain itu, surat dari Kementerian Luar Negeri No. 05111/WN/XII/2011'65 tidak menyebutkan penyebab kematian Tarlem. Surat itu hanya menyebutkan data tempat dan waktu kematian sesuai nota diplomatik yang diterima dari Kementerian Luar Negeri Jordania kepada Kedutaan Besar RI di Amman, Jordania. Untuk itu, Elly dan keluarganya bersikukuh akan mengotopsi jenasah Tarlem, Minggu malam ini.

Elly mengatakan, jika terbukti ada penyebab khusus kematian, misalnya penganiayaan, pihaknya siap memproses secara hukum dan bekerja sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Satgas TKI.

Tarlem bekerja sebagai pembantu rumah di Hay Al-Kamiyah, Jordania. Ia diberitakan meninggal pada 24 November 2011. Keluarganya baru menerima pemberitahuan resmi pada 14 Desember 2011. Jenasah Tarlem tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore pukul 15.00. Jenasah langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com