"Dokumen Silmi" Jadi Biang Keladi

Kubu Islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin, mengecam Deputi PM Yahya Jamal yang dianggap berada di balik penyusunan ”Dokumen Kesepakatan Nasional” itu. Karena desakan itu, Yahya Jamal akhirnya terpaksa mengundurkan diri pada Juni lalu. Posisi Yahya Jamal sebagai Deputi PM, lalu digantikan Ali al-Silmi.

Pasca-gagalnya ”Dokumen Kesepakatan Nasional”, muncul lembaga dan tokoh, yang juga menawarkan dokumen lain untuk dijadikan sebagai petunjuk untuk konstitusi yang akan disusun di masa mendatang.

Di antara dokumen itu, ada ”dokumen Al Azhar”, dokumen koalisi demokrasi (kumpulan dari sejumlah partai politik), ”dokumen Bastawisi (Hisham Bastawisi, pakar hukum di Mesir). Juga ada dokumen lain yang diajukan lembaga swadaya masyarakat.

Karena itu, sejumlah tokoh meminta agar digelar konferensi nasional untuk menggabungkan semua dokumen itu menjadi satu paket. Konferensi nasional itu berhasil mengeluarkan satu dokumen yang diambil dari semua sisi positif dari sejumlah dokumen itu.

Namun, dokumen itu tetap ditolak kubu Islamis sehingga muncul ”dokumen Silmi” yang juga kontroversial itu.